Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) mencari bukti pembalakan liar hutan yang diduga menjadi penyebab bencana alam di Sumatra. Pendalaman itu dengan menggandeng banyak pihak.
"Ya, saat di PKH kan ada unsurnya dari Polri ada, dari Kehutanan ada, dari TNI ada, Kejaksaan juga ada, BPKP juga ada," kata Kepala Puspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (5/12).
Anang mengatakan, pencarian bukti tidak dilakukan sebelum penanganan bencana di Sumatra selesai. Tujuannya untuk mencegah calon pihak berperkara 'bersih-bersih' di lokasi. "Ya sudah, sudah dari kemarin bergerak," ujar Anang.
Anang menetaskan tiap pihak yang bekerja sama dalam pencarian informasi pembalakan hutan di Sumatra memiliki tugas berbeda. Data yang didapat nantinya akan dikumpulkan untuk dicek kemungkinan adanya pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban. "Tapi semua bergerak sama-sama," tutur Anang. (Can/P-2)
KEJAKSAAN Agung atau Kejagung menggeledah kantor Ombudsman RI di Jakarta, Senin (9/3).
Kejagung mengajukan banding atas vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
MAKI mendesak Kejaksaan Agung segera menuntaskan proses hukum terhadap Riza Chalid, termasuk membuka opsi sidang in absentia.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
JK menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret sebagai solusi jangka panjang. Terutama melalui penghijauan kembali kawasan hutan setelah bencana usai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved