Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Besar Nahdatul Ulama (PBNU) akan segera menetapkan Pj Ketua Umum yang akan dilakukan melalui rapat pleno pada hari Selasa, 9 Desember 2025.
Adapun yang akan diundang yakni seluruh Pengurus Besar Pleno Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah, A'wan, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga PBNU dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Badan Otonom NU.
Ketua PBNU Bidang Pendidikan Prof Mukri menjelaskan pleno PBNU pekan depan akan dihadiri oleh seluruh pengurus, baik jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah plus badan otonom dan lembaga.
Mukri menjelaskan, penunjukan PJ ini penting untuk mempersiapkan agenda PBNU selanjutnya, yakni Muktamar NU yang akan dilaksanakan tahun depan.
"PJ harus berjalan, dipersiapakan untuk muktamar NU selanjutnya," bebernya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (4/12).
Mukri juga menjelaskan pihaknya akn mengundang seluruh pihak terkait, khususnya pengurus Besar NU. Perihal kedatangan, sepenuhnya tanggung jawab perorangan.
"Kita tentu undang semua pihak dalam rapat pleno tersebut, kalau ada yang tidak hadir mungkin berhalangan," bebernya.
Lebih lanjut, nantinya dalam rapat pleno yang diadakan 9-10 Desember di Hotel Sultan ini, akan menghasilkan dua ketetapan yakni, Penyampaian Hasil Rapat Harian Syurlyah PBNU dan Penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU. Untuk siapa yang akan menjabat, Mukri mengatakan semua keputusan tergantung rapat.
Perihal siapa yang akan menggantikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, Mukri mengatakan masih banyak tokoh yang masih bisa menempati posisi tersebut untuk memimpin NU.
"Banyak orang sangat layak yang berseliwreran, ada Nasaruddin Umar, KH Zulfa Mustofa, Syaiful lah Yusuf, dan Nusron Wahid," pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi.
PBNU mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik. (P-4)
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menegaskan adanya aliran dana dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin (AIZ).
KETUA Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulul Abshar Abdalla menyoroti pentingnya humor dalam kehidupan bermasyarakat. Ia turut menyayangkan soal laporan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono
KETUA Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan yang melaporkan ke polisi soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya, bukan perwakilan PBNU
PENGASUH dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau akrab disapa Gus Salam mengatakan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono seharusnya tidak menjadi laporan pidana.
Gus Yahya menghadiri dan mengawal langsung rangkaian kegiatan Napak Tilas Jejak Restu Pendirian NU yang menempuh rute Bangkalan-Jombang
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan seluruh persoalan internal PBNU telah selesai.
KH Muhibul Aman menegaskan keputusan Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU dengan Mustasyar bersifat final, sah, dan mengikat, mengembalikan kepemimpinan Muktamar ke-34 NU
Keputusan islah dan Muktamar NU diambil melalui musyawarah yang mendalam dan penuh kehati-hatian dengan mengedepankan kepentingan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
PBNU menggelar Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Musyawarah Kubro yang digagas para Mustasyar dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) kembali digelar, kali ini di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Minggu (21/12).
PBMP DIY menegaskan bahwa Lembaga Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved