Pertamina Harus di Bawah Presiden untuk Hadapi Mafia Migas

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas seperti Pertamina harus ditempatkan langsung di bawah kendali Presiden untuk mengakhiri dominasi mafia migas yang selama ini mengacaukan tata kelola energi nasional.

Menurutnya, selama proses pembuatan kebijakan migas dilakukan di “ruang-ruang gelap” dan dipengaruhi kelompok-kelompok berkepentingan, maka mafia migas akan tetap eksis dan terus merugikan negara.

“Semua yang direncanakan, ditargetkan, apa tahap-tahap yang dilaksanakan dan bagaimana strategi yang diambil harus terjadi di ruang kerja Presiden. Pertamina tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Jehansyah.

Baca juga : ITB dan Pertamina Berkolaborasi Kembangkan Startup

Jehansyah menekankan bahwa selain Pertamina sebagai operator, Kementerian ESDM dan SKK Migas sebagai regulator harus hadir dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam setiap proses penyusunan kebijakan.

Keduanya tidak boleh hanya menjadi pelengkap, tetapi wajib menjelaskan setiap program, data, rancangan kebijakan, hingga proyeksi risiko secara transparan.

Jehansyah juga mendorong Kementerian ESDM dan SKK Migas membentuk forum “energy dialogue and debate” yang rutin digelar, baik di hadapan Presiden maupun di ruang publik. Forum ini menurutnya akan melahirkan sebuah “energy policy networks” yang berisi gagasan-gagasan kuat, visioner, dan berbasis data.

Baca juga : Garuda Indonesia Uji Coba Bioavtur pada Mesin Pesawat B737-800 NG

“Jejaring kebijakan itulah yang nantinya akan terus memproduksi arah kebijakan dan strategi migas nasional. Selama ini kebijakan dihasilkan dari proses yang tidak transparan sehingga kelompok mafia bisa bergerak bebas,” tegasnya.

Ia mencontohkan bagaimana muncul narasi tentang adanya sosok “James Bond” yang mengatur penempatan jabatan di holding dan anak perusahaan Pertamina. “Yang seperti itu jelas busuk. Mestinya bisa ditangkap dengan sangat mudah, tinggal butuh keberanian aparat,” ujarnya.

Jehansyah menyebut langkah aparat hukum menindak tegas mafia migas sudah berada di jalur yang benar. Namun tindakan hukum saja tidak cukup apabila pemerintah tetap mempertahankan pola business as usual dalam penyusunan kebijakan energi.

“Semua korupsi mafia migas terjadi karena regulator malas membangun sistem yang andal dan akuntabel. Kebijakan energi itu tidak bisa hanya berdasarkan pidato satu-dua menteri, tapi harus melalui desain debat kebijakan yang matang,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa sektor migas sebenarnya bukan bidang yang rumit secara teknis. Banyak putra-putri bangsa sudah menguasai teknologi dan rekayasa perminyakan modern.

“Ini bukan rocket science seperti persaingan microchip antara Nvidia dan Huawei. Teknis enjinering migas sudah dikuasai anak bangsa. Yang lemah adalah proses policy making-nya,” katanya.

Soal keberadaan buzzer yang sering kali mempengaruhi opini publik dalam isu energi, Jehansyah menilai hal itu merupakan dinamika wajar. Namun negara tidak boleh kalah oleh  kelompok manapun.

“Negara harus kuat membangun sistem, memilih sosok-sosok yang brilian dan berintegritas, serta tegas menindak kasus hukum. Hanya dengan itu mafia migas bisa benar-benar dihentikan,” tutupnya. (P-5)