Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta kepala daerah tidak lagi mengerahkan siswa yang menyambutnya saat kunjungan kerja ke daerah. Prabowo memerintahkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menerbitkan surat untuk kepala daerah.
“Saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua Bupati, Wali Kota kalau seandainya saya kunjungan kerja. Mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing,” kata Prabowo saat peresmian Jembatan Kabanaran, di Bantul, DIY, Rabu (19/11).
Kendati demikian, Kepala Negara mengaku terkesan dengan sambutan para siswa. Namun ia merasa kasihan sambutan itu membuat para siswa menunggu lama di tengah suasana yang panas.
“Saya berpikir kasihan kalau mereka terlalu lama menunggu dan kadang-kadang konvoy saya lajunya cepat, sehingga saya tidak ada waktu untuk berdiri menyambut mereka,” ujar Prabowo
Oleh karena itu, Prabowo meminta kepala daerah tidak lagi mengerahkan siswa untuk menyambutnya. Prabowo mengatakan lebih baik para siswa melihat kedatangannya lewat televisi.
“Jadi ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,” tandas Prabowo. (Bob/P-3)
Suasana di kawasan Istana Negara IKN tampak steril dengan pengamanan ketat dari Paspampres dan Polisi Militer.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Besaran alokasi anggaran perjalanan dinas untuk 2025 yang mencapai Rp2,46 triliun
Adapun dalam lawatan terakhirnya di Yordania, Prabowo menyambangi Kerajaan Yordania Hasyimiyah pada Senin sore, 14 April 2025.
Prabowo akan terbang langsung ke Ankara, Turki, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan kunjungan presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia beberapa waktu silam.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved