Pengamat: Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto Harus Dinilai Lewat Sejarah Utuh dan Perspektif Kebijakan

WACANA pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, dinilai layak dipertimbangkan dengan pendekatan sejarah yang menyeluruh, bukan sekadar dalam kacamata politik yang terbelah.

Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS) Yusup Rahman Hakim, mengatakan Soeharto bukan hanya simbol kekuasaan panjang selama Orde Baru, tetapi juga figur yang meninggalkan warisan kebijakan publik dengan dampak besar bagi pembangunan bangsa.

“Penilaian terhadap Soeharto sebaiknya tidak berhenti pada persepsi politik yang terfragmentasi. Kita perlu membaca kontribusinya dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang,” ujar Yusup dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Baca juga : 24 Nama Masuk Prioritas Jadi Pahlawan Nasional, Ada Soeharto?

Menurut Yusup, sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memberikan pengaruh besar terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan.

“Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan, serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” paparnya.

Menurut Yusup, berbagai kebijakan tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan dasar dan meningkatkan tingkat literasi, tetapi juga meningkatkan peluang mobilitas sosial yang lebih luas di masyarakat. 

Baca juga : Soeharto Diusulkan jadi Pahlawan Nasional, Ormas Unjuk Rasa di Kantor Kemensos

“Sementara keberhasilan mencapai swasembada pangan pada pertengahan 1980-an memperkuat kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan petani,” imbuhnya. 

Akan tetapi, Yusup menekankan bahwa pencapaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari catatan kelam masa Orde Baru, seperti pembatasan ruang demokrasi dan praktik korupsi di lingkar kekuasaan tetap harus dicatat sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia.

“Pengakuan terhadap kontribusi tidak berarti menghapus kritik. Sejarah harus dicatat lengkap, dengan capaian dan konsekuensinya. Dari sanalah bangsa ini belajar,” tegasnya.

Yusup menambahkan, mekanisme pemberian gelar Pahlawan Nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang ketat. Karena itu, ia menilai diskusi publik tentang Soeharto perlu dilakukan secara terbuka dan berbasis kajian akademik.

“Diskusi mengenai Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sah-sah saja, selama penilaiannya berpijak pada data dan tidak sekadar opini yang saling menegasikan,” kata Yusup.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya kedewasaan masyarakat dan pemerintah dalam membaca sejarah bangsa secara utuh. 

“Kedewasaan berdemokrasi terlihat ketika kita mampu menilai sejarah secara berimbang, tanpa glorifikasi berlebihan maupun penolakan total,” pungkasnya. (H-2)