Komisi Percepatan Reformasi Polri Mesti Dengar Aspirasi Masyarakat

TOKOH Gerakan Nurani Bangsa Komaruddin Hidayat berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dapat bekerja dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Salah satu aspirasi yang bisa didengar dan dikaji ialah soal Polri dalam politik praktis. 

"Saya berharap Presiden dan tim reformasi mendengarkan suara kritis dan aspirasi masyarakat, khususnya para intelektual, dalam menyusun konsep reformasi Polri. Polri dinilai sudah terlalu jauh terlibat dalam politik praktis," kata Komaruddin kepada Media Indonesia, Jumat (7/11).

Komaruddin juga berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat mewujudkan institusi Polri yang dekat dengan masyarakat. "Saya ingin punya Polri yang dicintai rakyat dan dirindukan kehadirannya. Bukannya dijauhi rakyat," katanya.

Baca juga : Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri, Kompolnas Harap Hadirkan Perubahan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri pada Jumat (7/11). Acara tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Tim tersebut berisikan 10 orang yang memiliki latar belakang dalam bidang hukum. Tiga diantaranya merupakan mantan kapolri.

Pembentukan Komisi Reformasi Polri tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Keppres Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Baca juga : Janji Reformasi Polisi Dinilai Kian Kabur, Presiden Hanya Beretorika dan tidak Serius

Prabowo kemudian mendiktekan sumpah jabatan untuk anggota Komite Reformasi Polri.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berikut 10 nama yang dilantik Prabowo menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri:

1. Jimly Asshiddiqie (Ketua merangkap anggota)
- Ketua Mahkamah Konstitusi pertama 2003–2008

2. Yusril Ihza Mahendra
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3. Supratman Andi Agtas
- Menteri Hukum

4. Otto Hasibuhan
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

5. Jenderal (Purn) Tito Karnavian
- Menteri Dalam Neger
- Kapolri tahun 2016-2019
- Peraih Adhi Makayasa 1987

6. Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
- Kapolri saat ini

7. Mahfud MD
- manta Menko Polhukam
- mantan Ketua MK 2008-2013

8. Jenderal (Purn) Badrodin Haiti
- Kapori tahun 2015
- Peraih Adhi Makayasa 1982

9. Jenderal (Purn) Idham Azis
- Kapolri pada 2019-2021

10. Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri
- Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian sejak 17 September 2025. Dofiri juga pernah menjabat Wakil Kapolri
- Peraih Adhi Makayasa 1989. (Faj/P-2)