Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Puan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK.
"Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Puan berharap ditangkapnya Gubernur Riau menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih hati-hati. Ia mengatakan jangan sampai kasus serupa terjadi di kemudian hari.
"Harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti ituJadi seluruh eksekutif, kepala daerah dan siapapun untuk lebih bisa mawas diri," katanya.
Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/11) setelah terjaring OTT. Total, ada sembilan orang dibawa OTT di Riau tersebut.
"Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke gedung merah putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2025.
Total, ada tiga orang yang masuk dari depan Gedung Merah Putih KPK atas OTT ini. Mereka tiba sekitar pukul 09.35 WIB.
Abdul Wahid terlihat menggunakan baju putih saat tiba di Markas KPK. Mereka akan diperiksa lagi oleh tim penangkapan. (H-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lain yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lain yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut status hukum mereka dibeberkan melalui konferensi pers. Masyarakat diharap bersabar.
PELAKSANA Tugas (Plt) Gubernur Riau yang juga Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan normal.
FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid adalah bukti pengkhianatan terhadap publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (6/11), menggeledah rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) menerima total Rp2,25 miliar dari praktik pemerasan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) diduga menggunakan uang dari praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
KPK tengah mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) kepada sejumlah dinas selain PUPRPKPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved