Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Puan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK.
"Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Puan berharap ditangkapnya Gubernur Riau menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih hati-hati. Ia mengatakan jangan sampai kasus serupa terjadi di kemudian hari.
"Harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti ituJadi seluruh eksekutif, kepala daerah dan siapapun untuk lebih bisa mawas diri," katanya.
Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/11) setelah terjaring OTT. Total, ada sembilan orang dibawa OTT di Riau tersebut.
"Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke gedung merah putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2025.
Total, ada tiga orang yang masuk dari depan Gedung Merah Putih KPK atas OTT ini. Mereka tiba sekitar pukul 09.35 WIB.
Abdul Wahid terlihat menggunakan baju putih saat tiba di Markas KPK. Mereka akan diperiksa lagi oleh tim penangkapan.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam dalam OTT. Status hukum pihak terjaring akan ditetapkan dalam waktu tersebut.
Setelahnya, KPK akan mengumumkan status hukum itu kepada publik. Pihak yang tidak menjadi tersangka akan dilepas. (H-2)
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa salah satu informasi awal tersebut adalah terjadinya pertemuan di salah satu kafe di Kota Pekanbaru, Riau pada Mei 2025.
Kasus rasuah di Riau terjadi pada 2007, 2012, 2014, dan 2025. Kasusnya mulai dari rasuah pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran, sampai pemerasan yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lain yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lain yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
KOORDINATOR MAKI Boyamin Saiman menilai politik berbiaya tinggi menjadi penyebab kepala daerah terpancing untuk korupsi. Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lain yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lain yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons soal Gubernur Riau Abdul Wahid yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut status hukum mereka dibeberkan melalui konferensi pers. Masyarakat diharap bersabar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved