Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menko Polhukam ahfud MD menegaskan akan memenuhi pamnggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan gonjang-ganjing pembangunan kereta cepat Woosh, jika memang dipanggil. Namun, ia kembali mengemukakan, enggan membuat laporan ke KPK terkait dengan Woosh.
"Siap datang ketika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus tersebut. Tapi kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga," ujar Mahfud.
Mahfud MD di sela-sela kehadirannya dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Sasana Hinggil Dwi Abad Alun Alun Selatan Yogyakarta, Minggu (26/10) lebih lanjut mengatakan terkait dengan hal itu sebenarnya sudah banyak dan itu sebelum dirinya. Mahfud mengatakan dirinya hanya menimpali berbagai pernyataan yang sudah ada.
Seharusnya, kata Mahfud, KPK memanggil orang-orang yang telah berbicara sebelum dirinya "Kan banyak banget, mereka kan punya data dan pelaku. Saya kan hanya mencatat," ujarnya.
Melalui kanal Youtube-nya yang diunggah pada 14 Oktober lalu, Mahfud mengungkap adanya penggelembungan anggaran yang cukup besar. Pembanguan Woosh ini, per kilometernya mencapai US$52 juta yang berarti jauh lebih tinggi dibanding perhitungan di Tiongkok yang hanya pada kisaran US$17 - US$18 juta. Artinya, katanya, lebih tinggi 3-4 kali lipat.
Dikatakan dugaan mark up atau penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Whoosh sebenarnya sudah lebih dulu diketahui KPK sebelum dirinya mengungkapkan hal itu ke publik. "Apa saya sampaikan tu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. (H-2)
Nusron Wahid menanggapi pernyataan dari KPK yang menduga adanya tanah milik negara yang dijual lagi oleh oknum ke negara terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
KPK diminta memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh, tidak hanya pengadaan tanah, tetapi juga unsur lain dugaan penggelapan tanah dan penimbunan material
KPK menegaskan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh meski Presiden Prabowo Subianto tanggung jawab utang Whoosh
Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan penyediaan layanan publik yang terjangkau, terutama untuk prasarana dan transportasi massal.
Budi meminta masyarakat menyerahkan proses pengusutan kasus ini kepada KPK.
KPK masih melakukan pengecekan untuk memastikan langkah lanjutan dalam penanganan perkara dugaan korupsi tersebut, termasuk dalam menentukan pihak-pihak yang akan diperiksa.
Budi meminta masyarakat menyerahkan proses pengusutan kasus ini kepada KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta eks Menkopolhukam Mahfud MD memberikan data soal dugaan mark up kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved