Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai, sebagian besar pemerintah daerah masih belum mampu mengelola anggaran secara efisien.
"Jangan kemudian menjadi pesimis dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan, banyak juga yang tidak efisien, dan akhirnya jadi masalah hukum,” ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Tahun 2025 di Jakarta Barat, Kamis (9/10).
Tito mengingatkan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat penggunaan anggaran yang tidak efisien. Ia meminta para gubernur menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan hemat.
“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka, kita bicarakan. Termasuk, saya sudah ketemu dengan (Menkeu) Pak Purbaya,” jelas Tito.
Ia menambahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga meminta para gubernur melakukan exercise atau evaluasi terhadap anggaran yang dimiliki setelah adanya pemotongan TKD. Daerah yang benar-benar mengalami kesulitan akan dicarikan solusi.
“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” pungkas Tito. (P-4)in
MESKIPUN dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jawa Timur mendapat potongan Rp2,9 triliun, Pemprov Jatim tetap akan melaksanakan program-program prioritas yang sudah dirancang melalui APBD.
Pemangkasan TKD mau tak mau memaksa daerah melakukan efisiensi radikal, termasuk mengurangi belanja pembangunan.
Dampak pemangkasan mulai terasa di sejumlah provinsi.
"Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum. Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain.
Pemerintah daerah dinilai belum siap jika pengurangan TKD dilakukan dalam waktu dekat.
Kasatgas PRR Tito Karnavian fokus percepat rehabilitasi 11 kabupaten di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Simak progres pemulihan infrastruktur pascabencana 2026.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
29 desa dan kampung di Pulau Sumatra dilaporkan hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved