Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons keterangan Selebgram Lisa Mariana (LM) yang mengaku telah memberikan daftar nama perempuan yang diberikan uang oleh eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). KPK menyebut Lisa harusnya bilang kepada penyidik saat diperiksa, bukan di media sosial.
“Kami sedang mendalami aliran dana dari RK, harusnya, harusnya ya, harusnya LM itu menyampaikan pada saat diperiksa di sini,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).
Asep mengaku bingung dengan alasan Lisa membeberkan informasi itu di media sosial. Padahal, keterangan sah dalam proses penyidikan cuma berlaku di ruang pemeriksaan.
“Ya kalau ini kan tiba-tiba di luar, seperti itu. Yang bersangkutan (Lisa) kan sudah dikasih kesempatan, dijelasin, gitu,” ucap Asep.
Meski begitu, Asep akan menanyakan penyidik perihal omongan Lisa. Jika benar diberikan daftar nama, KPK akan melakukan pendalaman.
“Ya berarti sedang didalami gitu, sama penyidik kalau sudah dikasih,” ujar Asep.
Lisa mengaku telah menerima dana terkait perkara ini. Uang yang masuk ke kantongnya disebut berkaitan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meski bukan tersangka dalam kasus ini.
“Saya menjadi saksi pemeriksaan BJB Ridwan Kamil, ya,” kata Lisa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil. “Saya enggak bisa sebut nominalnya ya,” ucap Lisa.
Lisa mengaku menerima uang itu untuk kebutuhan anaknya. Dia mengeklaim telah kooperatif kepada penyidik KPK. “Ya kan (uangnya) buat anak saya,” ujar Lisa. (Can/P-3)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Ia menegaskan proses hukum gugatan cerai tetap akan berlanjut sesuai dengan tahapan persidangan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
RK menyebut sudah memberikan keterangan terkait uang pembelian mobil itu kepada penyidik. Meski, jawabannya tidak dirinci kepada wartawan.
KPK membenarkan adanya pemberian uang RK kepada Lisa Mariana (LM). Dana yang diberikan RK berasal dari kasus dugaan rasuah terkait pengadaan iklan di PT Bank BJB.
Bareskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus pencamaran nama baik terhadap RK pada Jumat (17/10).
Setyo mengatakan, cuma penyidik yang mengetahui kebutuhan pemeriksaan saksi, untuk menyelesaikan perkara. Pimpinan KPK tidak bisa menyampuri ranah itu.
KPK menilai uang dan mobil itu merupakan barang bukti yang sama. Penyidik terfokus pada proses jual beli kendaraan yang diduga menggunakan uang pakai rasuah ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved