Menkeu Purbaya Minta Maaf, Pengamat Ingatkan Komunikasi Buruk Bisa Jadi Beban Presiden

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai buruknya komunikasi menteri akan menjadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan komunikasi publik yang buruk juga menimbulkan antipati dan amarah masyarakat.

"Antipati dan amarah masyarakat terhadap beberapa menteri tentu dapat berimbas pada citra presiden. Bahkan akibat buruknya komunikasi publik beberapa menteri dapat menjadi beban bagi presiden," kata Jamiluddin kepada Media Indonesia, Selasa (9/9).

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menyoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyampaikan pernyataan tentang tuntutan 17+8 rakyat merupakan suara sebagian rakyat kecil yang terganggu masalah hidup. Hal tersebut memicu kontroversial karena tidak ada empati terhadap masyarakat. 

Baca juga : Minta Maaf ke Publik, Purbaya Yudhi Sadewa: Bicara Saya seperti Koboi

"Hal itu terjadi karena komunikasi publik beberapa menteri mengabaikan empati, penghormatan (respect), dan aspek keadilan. Akibatnya, masyarakat terbakar emosinya," katanya.

Jamiluddin menilai dalam komunikasi publik harus memperhatikan dampak sosial. Maka dari itu, setiap pesan yang disampaikan seharusnya terukur jelas, lengkap, dan tepat. Dengan begitu, pesan yang sampai di masyarakat tidak multi tafsir.

"Jadi, dalam komunikasi publik aspek etika dan tanggung jawab harus diperhatikan. Hal ini dapat dipenuhi kalau dalam komunikasi publik memperhatikan kejujuran, integritas, dan berkeadilan," katanya.

Baca juga : Purbaya Yudhi Sadewa Minta Jajarannya Hindari Sikap Naif dalam Menghadapi Isu Strategis

"Prinsip-prinsip tersebut tampaknya yang dibaikan beberapa menteri dalam komunikasi publik. Menteri Keuangan Purbawa kiranya termasuk di dalamnya," pungkasnya. 

Menkeu Purbaya Minta Maaf

Sementara itu, Purbaya yang baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan mengaku jaget soal ucapannya soal 17+8 menuai sorotan. Ia bahkan menyebut dirinya masih “menteri kagetan”. Ia meminta maaf atas ucapannya itu dan mengaku akan belajar dari pengalaman tersebut.

“Saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi, kalau ngomong katanya, kalau kata Ibu Sri Mulyani kayak koboi. Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di (Kementerian) Keuangan beda, Ibu. Salah ngomong langsung dipelintir sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf,” kata dia di Jakarta, Selasa (9/9). (P-4)