Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Buat Pemilih Fokus

KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah membuat pemilihan lebih tertata dan berkualitas. 

"Dengan begini, pemilih diberi ruang untuk fokus pada isu nasional saat memilih presiden, DPR RI dan DPD RI, lalu bisa benar-benar memperhatikan persoalan lokal saat memilih kepala daerah dan anggota DPRD. Hal ini tentu bisa mendorong rasionalitas pemilih dan memperkuat kualitas demokrasi," kata Jeirry melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Kamis (26/6).

Sebelumnya, pada pemilu 2024 masyarakat mencoblos lima surat suara, yakni presiden-wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, putusan MK teranyar pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota  digabung dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur serta bupati/wali kota.

Baca juga : Komisi II DPR Akan Rumuskan Formula Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Lebih lanjut, ia mengatakan pemisahan itu memberi peluang bagi tokoh-tokoh lokal yang punya kapasitas dan rekam jejak baik  maju dalam kontestasi pemilu. Sebab, kata dia, mereka dapat bersaing secara lebih mandiri tanpa bergantung pada popularitas capres atau partai besar di tingkat nasional. 

Adapun dari segi teknis penyelenggaraan, Jeirry menyebut pemisahan pemilu lokal dan daerah membuat kerja penyelenggara pemilu lebih ringan. Sebelumnya  pada pemilu dilakukan dengan lima kotak secara serentak. Itu, kata Jeirry,  memicu kekacauan logistik dan kelelahan luar biasa. 

"Dalam jangka panjang, ini bisa menyelamatkan kualitas pelaksanaan pemilu dan bahkan keselamatan petugas," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemisahan itu juga menimbulkan tantangan baru. Dari sisi anggaran, misalnya, biaya yang digelontorkan diprediksi bakal dua kali lipat. Oleh karenanya, negara harus menanggung ongkos logistik, distribusi, pengamanan, dan honor petugas dua kali. 

"Ini berpotensi menjadi beban fiskal yang berat, apalagi jika tidak disertai efisiensi," sambung Jeirry. (H-4)