DPR RI Minta Kemenag Segera Susun Skenario Darurat untuk Kelancaran Pergerakan Jemaah Haji

ANGGOTA Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, Marwan Dasopang, mendesak Kementerian Agama (Kemenag), khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), untuk segera menyusun skenario darurat guna mengantisipasi potensi kepadatan dan gangguan pergerakan jemaah haji saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan mitra kerja terkait haji yang berlangsung di Alqimma Hall, Makkah, pada Senin (2/6) kemarin.

Marwan menegaskan bahwa Timwas Haji memberikan waktu dua hari kepada Kemenag untuk menyampaikan rencana kontinjensi yang komprehensif.

Baca juga : Timwas Haji DPR Cek Fasilitas Hotel Transit Jemaah Indonesia di Madinah

“Kami belum mendengar rencana penanganan darurat jika pergerakan jemaah dari hotel tidak sesuai skenario, seperti larangan berangkat atau gangguan dari pihak keamanan. Kami ingin langkah darurat segera disiapkan dalam dua hari ini,” ujar Marwan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB.

Ia juga menyoroti potensi masalah dalam pelaksanaan skema murur dan tanazul, yang diterapkan untuk mengurai kepadatan jemaah.

Menurutnya, jika skenario tersebut tidak berjalan lancar, misalnya terjadi kemacetan atau larangan dari otoritas setempat, maka langkah antisipatif harus segera diterapkan.

Baca juga : Timwas Haji DPR: Meski B2B, Jemaah Haji Furoda Wajib Dilindungi Negara

“Kami mendukung langkah murur dan tanazul, namun jika perjalanan tidak sesuai skenario, seperti kemacetan atau jemaah tidak diperbolehkan melontar jumrah, maka harus ada langkah darurat yang jelas,” tegas Marwan.

Tiga Skema Pergerakan Jemaah Haji

Kemenag sebelumnya telah menyiapkan tiga skema pergerakan jemaah saat puncak haji: skema reguler (taraddudi), murur, dan tanazul.

Skema murur memungkinkan sekitar 60.000 jemaah, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, untuk melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina.

Baca juga : Pakar Sebut Pembagian Kuota Haji sudah Sesuai Aturan

Sementara itu, skema tanazul memungkinkan sekitar 38.000 jemaah untuk kembali ke hotel setelah melontar jumrah pada 10 Zulhijah tanpa mabit di Mina.

Pengelompokan Jemaah dan War Room Kemenag

Direktur Jenderal PHU Kemenag, Hilman Latief, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengelompokan jemaah berdasarkan syarikah dan markas, serta membentuk kafilah ad-hoc untuk memastikan kelancaran pergerakan.

Selain itu, Kemenag juga telah membentuk war room atau ruang operasi bersama yang melibatkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), penyedia layanan (syarikah), dan berbagai pihak terkait.

Baca juga : Pelaksanaan Haji Tahun ini Dapat Banyak Evaluasi dari Timwas Haji DPR RI

Pentingnya Komunikasi dan Langkah Kedaruratan

Marwan menekankan pentingnya komunikasi efektif dengan otoritas Saudi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan skema tersebut. Ia juga mengusulkan penempatan satelit kesehatan di pusat-pusat Daker untuk memberikan layanan medis cepat bagi jemaah.

“Kami tidak yakin dalam dua hari ini bisa meyakinkan pihak Saudi bahwa pengaturan yang ketat ini ada kemudahan, sepanjang itu tidak mengakibatkan kemudaratan bagi yang lain. Maka, langkah-langkah kedaruratan harus segera disiapkan,” tegas Marwan.

Harapan Timwas Haji DPR RI

Dengan semakin dekatnya waktu puncak haji, Timwas Haji DPR RI berharap agar Kemenag dapat segera menyusun dan menyampaikan skenario darurat yang komprehensif untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji 2025. (Z-10)