NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Kemendagri Peringatkan Ormas tidak Ambil Alih Tugas Aparat

Yakub Pryatama Wijayaatmaja

25/5/2025 08:13

Kemendagri Peringatkan Ormas tidak Ambil Alih Tugas Aparat — Ilustrasi(MI/Duta)

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum.

Hal itu merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Ormas tidak dapat melakukan tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti penyelidikan, penangkapan, penyitaan, penyegelan, pemaksaan, dan penggeledahan,” tegas Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Aang Witarsa Rofik, yang dikutip, Minggu (25/5).

Aang membeberkan, tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. “Ormas tidak dibenarkan mengambil alih atau menggantikan peran lembaga-lembaga tersebut,” terangnya.

Aang menyebut larangan ini juga acuan penting bagi para kepala daerah agar tidak ragu dalam mengambil langkah terhadap Ormas yang terbukti melanggar ketentuan. (P-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal

Berita Lainnya

Kemendagri: Keputusan Presiden Prabowo Penting untuk Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
15/6/2025 17:31
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
Menkum Sebut Bola Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut di Kemendagri
14/6/2025 20:12
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Kemendari Segera Kaji Ulang Status Empat Pulau Aceh-Sumut
14/6/2025 16:00
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Soal Polemik Empat Pulau, Kemendagri Kaji Ulang Menyeluruh Pekan Depan
13/6/2025 18:44
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
DPR Sebut Status Empat Pulau Eks Aceh Penting, Ini Alasannya
13/6/2025 17:54
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Kemendagri Akui Baru Mengetahui Kesepakatan 1992 Soal 4 Pulau Milik Aceh
13/6/2025 15:29
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

LOAD MORE

Opini

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi
13/6/2025 05:00
Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah
12/6/2025 05:00
Lemahnya Perlindungan Konsumen
11/6/2025 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Fatamorgana Sawit Indonesia Emas 2045
09/6/2025 05:00
Feminisme Pancasila: Paham Lokal Nusantara
02/6/2025 05:00
Menyulam Risiko, Membaca Dunia: di Balik Narasi Tarif Trump
26/5/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved