Kerugian Negara Rp692 Miliar di Kasus Sritex Baru Dari Dua Bank

DIREKTUR Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex) dan entitas anak usahanya sebanyak Rp692 miliar.

Namun, angka itu baru berasal dari kredit yang disalurkan oleh dua bank, yakni Bank DKI Jakarta serta Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Kerugian itu dihitung berdasarkan nilai tagihan yang belum dilunasi oleh Sritex kepada Bank DKI dan BJB.

Nilai tagihan terhadap Bank DKI sebesar Rp149.007.085.018,57, sementara kepada BJB sebesar Rp543.980.507.170. Namun, Qohar mengatakan bahwa seluruh outstanding atau toal tagihan yang belum dilunasi Sritex mencapai Rp3.588.650.808.028,57.

Baca juga : Kasus Suap Vonis Lepas CPO, Kejagung Periksa Staf Legal Wilmar Group

Selain dari Bank DKI dan BJB, angka itu juga disumbang dari total tagihan dari Bank Jateng sebesar Rp395.663.215.840 dan Sindikasi yang terdiri dari BNI, BRI, dan LPEI, yakni Rp2,5 triliun. Sejauh ini, penyidik Jampidsus baru menetapkan petinggi Bank DKI dan BJB sebagai tersangka di samping Direktur Utama Sritex, yaitu Iwan Setiawan Lukminto.

"Bank Sindikasi atau bank daerah yang lain masih dalam proses pendalaman. Perkembangannya tentu akan kami sampaikan," ujar Qohar di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (21/5).

Adapun dua petinggi Bank DKI dan BJB yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah Zainuddin Mappa selaku Direktur Utama Bank DKI serta Dicky Syahbandinata selaku pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial BJB.

Baca juga : Kejagung Beri Kebebasan JPU Sikapi Vonis Tiga Hakim Ronald Tannur

Penyidik Jampidsus meyakini, pemberian kredit oleh Bank DKI dan BJB itu dilakukan secara melawan hukum. Pasalnya, kedua bank itu tidak melakukan analisa yang memadai dan menaati prosedur, salah satunya mengabaikan syarat kredit modal kerja berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat Fitch and Moodys.

"Sritex hanya memperoleh peringkat BB- yang artinya memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A," jelas Qohar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, pihaknya hanya mengusut dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada Sritex oleh bank milik pemerintah dan daerah.  "Karena ini terkait kewenangan kita dalam keuangan negara," katanya.(Tri/P-1)