Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WACANA legalisasi kasino kembali mencuat ke publik sebagai upaya menambah sumber penerimaan negara bukan pajak.
Menanggapi wacana ini, akademisi dari STIE Ekuitas, Vidya Ramadhan, mengatakan legalisasi kasino jika diterapkan, dibatasi hanya untuk warga negara asing (WNA), dan tidak diperbolehkan untuk warga negara Indonesia. Menurutnya, secara ekonomi langkah ini bisa memberikan dampak positif jangka pendek, asal pengawasannya ketat.
"Misalkan dibuka Kasino dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Daerah seperti di Bali atau Batam. Negara juga bisa ambil pajak dari transaksi judi kasino dengan syarat ada pengawasan langsung," kata Vidya kepada wartawan, Selasa (20/5).
Namun ia juga mengingatkan agar legalisasi tidak berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Ia menyarankan pemerintah mengkaji secara hukum dan sosial sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Menurut Vidya, dari segi hukum, legalisasi kasino bisa dipertimbangkan karena KUHP sebagai aturan umum bisa dikesampingkan oleh regulasi khusus yang mengatur KEK. Prinsip ini dikenal sebagai “lex specialis derogat legi generali”, hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.
"Konsep itu namanya "Lex specialis derogat legi generali" yang artinya asas hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang khusus (lex specialis) akan mengesampingkan ketentuan hukum yang umum (lex generalis) jadi kalau ada aturan khusus itu bisa dipertimbangkan," ujarnya.
Indonesia sendiri pernah memiliki preseden legalisasi perjudian saat Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 1966–1977. Di tengah minimnya anggaran pembangunan, Ali Sadikin melegalkan perjudian seperti lotre dan mengizinkan beroperasinya kasino untuk mendukung pembangunan ibu kota. Langkah ini saat itu menuai pro-kontra. (P-4)
Hikmahanto mengusulkan agar kebijakan ini dikaji lebih dalam dengan mencontoh praktik yang telah diterapkan di Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia,
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menolak wacana legalisasi tempat judi atau kasino di Indonesia.
PRESIDEN Joko Widodo tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengakhiri kekisruhan berkepanjangan terkait dengan perlu tidaknya Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan (BG) dilantik
ZULKARNAEN Apriliantony (ZA) dan Adriana Angela Brigita (AAB) mengaku keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan perlindungan situs judi online (judol)
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lebih dari 600 ribu warga DKI Jakarta terlibat dalam judi online
Dari jutaan penerima bansos di Indonesia, ternyata ada yang terindikasi terlibat judol setelah dilakukan penelusuran oleh PPATK
Orang dengan trauma membutuhkan suatu pelampiasan yang bisa membuatnya senang dengan intensitas yang besar, maka itu mereka lebih mudah kecanduan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa rekening penerima bantuan sosial yang bermain judi online (judol) otomatis ditutup.
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved