Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi santai kabar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menegaskan, hal itu sepenuhnya menjadi urusan internal PSI dan tidak ada kaitannya dengan PDIP
"Itu urusannya partai, otonomi masing-masing. Silakan saja. Kita tidak ngurus," kata Djarot seperti dikutip Antara, Jumat (16/5).
Menurut Djarot, PDIP tidak memiliki kewajiban atau kepentingan untuk mengomentari langkah politik Jokowi karena yang bersangkutan sudah bukan lagi bagian dari partai berlambang banteng tersebut.
"Kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan. Kan sudah dipecat. Jadi silakan. Oke," ujarnya.
Sebelumnya, PSI membuka peluang bagi Jokowi untuk memimpin partai tersebut, dengan syarat ia harus bergabung lebih dulu sebagai kader. Wacana ini mencuat seiring hubungan dekat Jokowi dengan PSI dalam berbagai agenda politik menjelang Pemilu 2024.
Menanggapi dinamika ini, Djarot kembali menegaskan bahwa PDIP menghormati kedaulatan setiap partai dalam menentukan arah dan kepemimpinannya.
"Kalau PSI ingin mengangkat siapa pun sebagai ketua umum, itu hak mereka. Kita tidak dalam posisi ikut campur," tegas Djarot.
Di sisi lain, Jokowi sendiri mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan untuk maju sebagai calon Ketua Umum PSI. Ia mengatakan tidak ingin kalah jika akhirnya memutuskan untuk ikut bersaing memperebutkan kursi tertinggi di PSI, yang saat ini diduduki putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
"Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah," kata Jokowi, Rabu (14/5). (Ant/P-4)
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan putranya, Kaesang Pangarep, dikabarkan sama-sama masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved