Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi santai kabar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menegaskan, hal itu sepenuhnya menjadi urusan internal PSI dan tidak ada kaitannya dengan PDIP
"Itu urusannya partai, otonomi masing-masing. Silakan saja. Kita tidak ngurus," kata Djarot seperti dikutip Antara, Jumat (16/5).
Menurut Djarot, PDIP tidak memiliki kewajiban atau kepentingan untuk mengomentari langkah politik Jokowi karena yang bersangkutan sudah bukan lagi bagian dari partai berlambang banteng tersebut.
"Kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan. Kan sudah dipecat. Jadi silakan. Oke," ujarnya.
Sebelumnya, PSI membuka peluang bagi Jokowi untuk memimpin partai tersebut, dengan syarat ia harus bergabung lebih dulu sebagai kader. Wacana ini mencuat seiring hubungan dekat Jokowi dengan PSI dalam berbagai agenda politik menjelang Pemilu 2024.
Menanggapi dinamika ini, Djarot kembali menegaskan bahwa PDIP menghormati kedaulatan setiap partai dalam menentukan arah dan kepemimpinannya.
"Kalau PSI ingin mengangkat siapa pun sebagai ketua umum, itu hak mereka. Kita tidak dalam posisi ikut campur," tegas Djarot.
Di sisi lain, Jokowi sendiri mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan untuk maju sebagai calon Ketua Umum PSI. Ia mengatakan tidak ingin kalah jika akhirnya memutuskan untuk ikut bersaing memperebutkan kursi tertinggi di PSI, yang saat ini diduduki putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
"Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah," kata Jokowi, Rabu (14/5). (Ant/P-4)
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan putranya, Kaesang Pangarep, dikabarkan sama-sama masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved