Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Intelijen Strategis (Kabais) Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2011-2013 Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menilai pengamanan prajurit TNI di kantor kejaksaan sebagai hal yang tepat. Ia mengatakan, penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi ancaman militer dan nonmiliter.
Ia menyinggung sejumlah insiden yang dialami Korps Adhyaksa sebagai dasar melegitimasi pengamanan oleh personel TNI, mulai dari pengepungan Kompleks Kejaksaan Agung oleh Brimob Polri dan penguntitan yang dialami Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88 Polri.
"JAM-Pidsus itu kemarin, misalkan itu dilakukan oleh kartel narkotik, gimana? Kalau JAM-Pidsus itu kemarin langsung diculik, gimana coba?" katanya kepada Media Indonesia, Rabu (14/5).
Menurutnya, hal-hal seperti itu menjadi perhatian tersendiri bagi TNI. Meskipun keadaannya sudah relatif kondusif, tapi Soleman mengatakan bahwa TNI tetap menganggap segala kemungkinan sebagai ancaman.
Insting seperti itu yang tidak dimiliki oleh Polri. Terlebih, tugas Polri berdasarkan konstitusi adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penjagaan kantor kejaksaan memang lebih tepat dilakukan oleh TNI.
"Tentara melihat semua orang ini akan berbuat jelek, semua itu mengancam. Dengan ancaman-ancaman itu, sudah harus diprediksi, ditutup. itu bedanya dengan polisi," terangnya.
Kendati demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menepis bahwa insiden yang dialami pihaknya maupun Jampidsus menjadi dasar pengamanan TNI di kantor kejaksaan. Ia menyebut, pengamanan oleh personel TNI disebabkan adanya nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dan TNI.
"Bahwa ada potensi-potensi (ancaman), menurut kami itu biasa, sangat biasa. Tetapi dalam konteks antisipasi, pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ke depan, maka dibutuhkan bentuk pengamanan yang lebih baik," ujar Harli. (P-4)
Kejagung mengajukan banding atas vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
MAKI mendesak Kejaksaan Agung segera menuntaskan proses hukum terhadap Riza Chalid, termasuk membuka opsi sidang in absentia.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Perpres 66/2025 yang ditetapkan Prabowo pada Rabu (21/5) terdiri dari enam bab. Adapun pelindungan negara melalui TNI terhadap jaksa diatur dalam BAB III.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi kebijakan pengamanan kantor kejaksaan di daerah oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Usman mendesak agar komisi I DPR turut memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait urgensi dan signifikansi penggerakan personel di kejaksaan.
TNI dilatih dan dididik untuk berperang, bukan untuk menjaga Kejari dan Kejati.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan hanya soal pengamanan di kantor kejaksaa, Dua pihak sepakat untuk bertukar informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved