Kuasa Hukum Mahasiswi ITB Minta Perkara Meme Prabowo-Jokowi Dihentikan

KUASA hukum mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menjadi tersangka kasus meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi meminta Bareskrim Polri menghentikan kasus yang menjerat kliennya SSS.

"Sampai dengan saat ini atau siang ini belum ada kabar terbaru dari pihak polisian dan kami menghormati hal tersebut. Namun, kami berharap agar proses ini dapat dihentikan," kata Pengacara Mahasiswi ITB Khaerudin, Rabu, (14/5).

Adapun alasan permintaan penghentian kasus karena usia SSS masih muda. Selain itu, kliennya masih berkuliah sebagai mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Dalam surat penangguhan penahanan, ujarnya, tertera SSS dikenakan wajib lapor. SSS diwajibkan datang ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan setiap Senin dan Kamis.

Baca juga : Amnesty Desak Polri Bebaskan Mahasiswi ITB Pembuat Meme Jokowi-Prabowo

"Menurut informasi dari pihak polisian ini bersifat situasional dan kondisional, karena SSS juga saat ini masih berkuliah di wilayah Jawa Barat," pungkasnya.

Seperti diberitakan Polri menangkap SSS lantara ia membuat meme foto Presiden Prabowo dan Jokowi berciuman dan diunggah ke media sosial X. Perbuatan ini dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi: LP/B/159/III/2025/SPKT Bareskrim Polri tertanggal 24 Maret 2025. 

Kemudian, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan berbekal laporan tersebut. Kasus pun naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dan terbitnya surat perintah penyidikan sejak 7 April 2025. Dalam proses penyidikan, penyidik memeriksa tiga orang saksi dan lima orang ahli. Kemudian, menyita barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik. 

Penyidik menangkap SSS pada Selasa, (6/5) dengan disangkakan telah melakukan tindak pidana manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang autentik, dan atau memposting dan mengunggah berupa dokumen atau gambar yang memiliki muatan terhadap melanggar kesusilaan. Ia dijerat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). SSS ditahan sejak tanggal 7 Mei 2025 di Rutan Bareskrim Polri. Namun, ia mendapatkan penangguhan penahanan Minggu (11/5)  usai mendapatkan jaminan dari Ketua Komisi III Habiburokhman. (H-4)