YLBHI: Pemidanaan Mahasiswi ITB Pengunggah Meme Jokowi-Prabowo Bentuk Kriminalisasi

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengecam aksi penangkapan serta pemidanaan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS terkait kasus unggahan meme Jokowi-Prabowo ke media sosial. Menurutnya, pemidanaan yang dilakukan merupakan bentuk kriminalisasi.

"Seharusnya tidak boleh ada pemidanaan terhadap mahasiswa ini. Jadi jelas bahwa (pemidanaan) ini adalah bagian dari kriminalisasi," kata Isnur saat dihubungi, Senin (12/5).

Isnur menjelaskan, gambar meme yang diunggah oleh mahasiswi tersebut tidak ada unsur tindak asusila. Menurutnya, kesusilaan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) ITE harus memenuhi syarat-syarat yang lengkap, seperti adanya unsur hubungan seksual hingga menunjukkan alat kelamin.

Baca juga : Amnesty Desak Polri Bebaskan Mahasiswi ITB Pembuat Meme Jokowi-Prabowo

"Itu tafsir yang harus lengkap secara kumulatif ya. Jadi kalau ciuman itu bukan melanggar kesusilaan," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam konteks kritik, Isnur mengatakan, gambar meme ciuman merupakan bentuk kritik yang sering dipakai oleh beberapa aktivis di berbagai dunia. Tentunya, meme tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam konteks kritik.

"Sebenarnya negara-negara lain juga seperti itu dikritiknya. Dan mahasiswa ini kalau dilihat konteksnya, sebenarnya dalam konteks mengkritik pemerintah dan khawatir dengan penggunaan AI yang jika tidak diatur bisa digunakan berbagai hal gitu," ucapnya.

Baca juga : Pakar Hukum: Polisi Lebay Tangkap Mahasiswi ITB yang Buat Meme Jokowi-Prabowo

"Jadi mahasiswi ini mengkritik di situ, konteksnya kita lihat mahasiswi ini adalah anak yang dalam konteks konsisten melakukan kritik," tambahnya.

Selain itu, Isnur menilai, penangkapan serta pemidanaan yang dilakukan kepolisian terhadap mahasiswi ITB tersebut merupakan tindakan yang berlebihan.

"Ini tidak ada pendekatan, bahkan tidak ada pemanggilan, tidak ada klarifikasi, langsung penangkapan dan penahanan. Jelas disini kita melihat ada tindakan yang berlebihan, tindakan yang semena-mena dari Polri," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Polri segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap mahasiswi tersebut.

"Kita mendesak hentikan segera dan buat SP3, dibanding alih-alih hanya penangguhan penahanan," ujarnya. (H-4)