Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan publik. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sangat geram dengan aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah ormas.
"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).
Ia menambahkan, Presiden Prabowo pun merasa terganggu dengan aksi premanisme tersebut. Saat ini, Presiden tengah menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mencari solusi atas persoalan itu.
"Beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," terangnya.
Terkait usulan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memberantas premanisme, Prasetyo menyebut hal itu masih dalam pertimbangan. Namun, menurutnya, penanganan terhadap aksi premanisme tetap bisa dilakukan melalui mekanisme yang sudah ada.
"Jadi tanpa dibentuk pun kan tidak segala sesuatu harus diselesaikan misalnya dengan harus menunggu terbentuknya tim, kan enggak. Karena fungsi-fungsi itu kan sebenarnya sudah bisa berjalan normal ya melalui teman-teman kepolisian bisa, melalui pembinaan di Kemendagri juga bisa," pungkasnya. (P-4)
Satpol PP Jakarta Pusat menjaring sejumlah preman berkedok jukir di kawasan Bundaran HI, Jumat (25/7) dini hari.
Aksi premanisme modus juru parkir (jukir) liar kembali marak di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka kerap beraksi pada malam hari.
PREMANISME kembali menggila. Berkedok sebagai ormas, tapi sepak terjang mereka bak garong yang garang melawan hukum.
PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan HUT ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi.
Kebijakan kemandirian keuangan PTN dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Salah satu yang dikunjungi Prabowo yaitu booth Produk Riset Unggulan dari Universitas Padjajaran yang menampilkan VR Dental Hypnosis, VR untuk Nurse, dan beberapa produk lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved