Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal tudingan bahwa dirinya "boneka" Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, untuk menegaskan bahwa posisinya sebagai pemimpin negara.
“Pak Prabowo memahami betul posisinya sebagai presiden. Dia tahu cara berterima kasih kepada Pak Jokowi, tapi untuk urusan negara, dari awal saya yakin dia independen,” ungkap Hensa kepada wartawan.
Hensa menuturkan pernyataan Prabowo merupakan pesan politik yang disampaikan dengan gaya komunikasi Prabowo untuk mempertahankan legitimasi kepemimpinannya.
“Pak Prabowo paham narasi ‘boneka’ bisa melemahkan posisinya. Jadi, dia langsung mematahkan narasi itu,” terang Hensa.
Ia menilai, hubungan akrab antara Prabowo dan Jokowi menjadi sesuatu yang baru dalam sejarah politik Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara keduanya tidak bisa langsung diartikan bahwa Jokowi memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan Prabowo.
“Ini pertama kalinya dalam sejarah ada mantan presiden dan presiden yang saling berkomunikasi akrab. Tapi, bukan berarti Prabowo boneka Jokowi. Mereka hanya berkomunikasi hangat, dan Prabowo tahu caranya berterima kasih,” tambahnya.
Hensa juga menyoroti persepsi publik terkait narasi “boneka” ini. Menurutnya, pernyataan Prabowo seharusnya cukup untuk meredam spekulasi hubungan Prabowo dan Jokowi.
“Mungkin publik menilai dari tindakan atau kedekatan mereka, tapi mestinya sekarang sudah clear bahwa Prabowo adalah sosok yang memegang kendali penuh sebagai presiden,” ujarnya. (H-4)
Presiden Prabowo Subianto ingin membangun citra kepemimpinan yang independen di mata publik. Oleh karena itu, Presiden Prabowo membantah dituding menjadi boneka Jokowi
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved