Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak dari Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno, dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) menimbulkan banyak spekulasi politik. Keputusan itu juga menegaskan tidak ada orang yang lebih kuat dari Presiden Prabowo Subianto
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa perubahan itu sangat mengejutkan dan tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Ia menyebut, biasanya keputusan TNI sudah melalui pertimbangan yang cukup matang dan belum ada keputusan yang dianulir dalam waktu singkat.
"Karena itu, wajar kiranya bila perubahan keputusan itu menimbulkan spekulasi. Kesannya, perubahan keputusan itu diambil tergesa-gesa dan bernuansa politis," kata Jamiluddin saat dihubungi, Minggu (4/5).
Ia mengatakan, nuansa politis itu mengemuka karena pengganti Kunto Arief merupakan orang dekat dari mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI," tambahnya.
Selain itu, pergantian Kunto Arief juga berdekatan dengan munculnya tuntutan purnawirawan jenderal, yang meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dicopot. Salah satu jenderal yang menyetujui Wapres Gibran dicopot adalah ayahanda dari Kunto Arief, yakni Tri Sutrisno.
Menurutnya, dekatnya waktu peristiwa politik tersebut dengan keluarnya pergantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi bahwa keputusan itu sangat politis.
"Begitu juga dekatnya waktu pergantian dengan menganulir jabatan Kunto Arief menambah kuatnya adanya pertimbangan politis," ujarnya.
Lebih lanjut, Jamiluddin juga menduga bahwa dibatalkannya pergantian Kunto Arief karena Presiden Prabowo Subianto tidak merestuinya. Terdapat kemungkinan Prabowo meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan.
Menurutnya, kemungkinan itu sangat besar karena Presiden sebagai panglima tertinggi yang dapat menganulir keputusan Panglima TNI.
"Kalau hal itu benar, berarti Prabowo tetap kuat di TNI. Tidak ada sosok lain yang cawe-cawe lebih kuat daripada Prabowo. Hal ini tentu melegakan karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo," pungkasnya. (P-4)
JENDERAL (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan membantah kabar menyebut Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung Jokowi.
TNI membantah adanya faktor politik di balik pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam perwira tinggi (pati) lainnya.
wajar apabila publik merasa ada dimensi politik terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Meskipun ia enggan menanggapi soal isu adanya peran Presiden ke-7 RI Jokowi
ANGGOTA Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menilai pergantian jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I yang dibatalkan sarat kepentingan politik.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved