Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
BEA Cukai terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Operasi pasar digencarkan kali ini oleh Bea Cukai Labuan Bajo selama Maret 2025, dan Bea Cukai Kediri pada pertengahan April lalu.
Di Labuan Bajo, Bea Cukai tegas memberantas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal melalui operasi pasar dan patroli darat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Dari hasil penindakan, petugas berhasil menyita sebanyak 419.120 batang rokok ilegal, yang tergolong sebagai BKC Hasil Tembakau tanpa pita cukai resmi.
Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp405,5 juta, sementara nilai total barang yang disita diperkirakan mencapai Rp622,3 juta
"Penindakan ini menunjukkan komitmen kami dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari peredaran barang ilegal," ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.
Sementara itu, dalam kegiatan serupa di wilayah timur Pulau Jawa, Bea Cukai Kediri juga menggelar operasi pasar pada 14 April 2025 di Kecamatan Ngasem (Kediri) dan Kecamatan Prambon (Nganjuk).
Selain fokus pada penindakan rokok ilegal, operasi ini juga menekankan edukasi kepada pedagang kecil dan distributor tentang bahaya dan kerugian dari rokok ilegal.
"Langkah preventif seperti edukasi dan sosialisasi juga penting untuk membangun kesadaran kolektif melawan peredaran BKC ilegal," tutup Budi. (Adv)
Tekanan terhadap sektor padat karya, khususnya industri hasil tembakau (IHT), kian nyata di tengah pelemahan ekonomi lokal dan dinamika global.
Pertumbuhan industri rokok elektronik atau vape di Indonesia diproyeksi akan mengalami perlambatan seiring dengan tantangan yang sedang dihadapi oleh para produsen.
Pemusnahan rokok ilegal di Balai Kota Surabaya, Surabaya, Jawa Timur.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I menyoroti potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal yang masih marak di berbagai wilayah di Jatim.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan upaya pemerintah melalui satuan tugas (Satgas) Rokok Ilegal menjadi langkah awal yang harus dikawal untuk penindakan rokok ilegal.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menekankan pentingnya operasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) yang sesuai dengan regulasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved