Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung rampung melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 24 Maret 2025. Dia meminta Lembaga Antirasuah memelototi semua proyek di Jakarta.
“Intinya adalah, pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/3).
Pramono mengatakan, pendampingan yang dimintanya ke KPK dimulai dari proyek direncanakan. Dia tidak mau korupsi terjadi di Jakarta, sepanjang eranya menjabat.
“Mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, kemudian hal yang berkaitan dengan barang milik daerah,” ucap Pramono.
Pramono juga meminta KPK memberikan wejangan untuk memperbaiki skor monitoring centre for prevention (MCP) Jakarta. Menurutnya, ada sejumlah saran yang telah diberikan oleh Lembaga Antirasuah.
Pramono tidak memerinci saran yang diberikan KPK. Namun, salah satunya yakni transparansi dalam semua pekerjaan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.
“Saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan, dan untuk itu kami akan membuka diri,” ujar Pramono.
Pramono berjanji akan berbenah selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia bahkan mau memperbaiki sistem lama yang dinilainya kurang efektif memberantas korupsi.
“Beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah,” ucap Pramono.
Pramono berharap ikhtiarnya ke KPK ini bisa membuat DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gubernur Jakarta itu juga berjanji mau bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan kasus rasuah yang masih diusut.
“Termasuk hal-hal yang sudah kita lakukan, misalnya untuk rorotan, kemudian juga untuk hal yang lain-lain, nanti yang besar-besar malah kami ingin ada supervisi khusus dari KPK,” tutur Pramono.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa menyambut baik permintaan Pramono. Dia memastikan pihaknya siap berkolaborasi untuk memastikan korupsi tidak terjadi di Jakarta.
“Pimpinan KPK menyambut baik apa yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Dan juga tadi harapan ke depan dari pimpinan KPK, sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan tetap terus berjalan,” tutur Cahya. (Can/P-3)
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
KPK meyakini amnesti yang telah diberikan ke Hasto tidak dilakukan atas pertimbangan sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved