Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung rampung melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 24 Maret 2025. Dia meminta Lembaga Antirasuah memelototi semua proyek di Jakarta.
“Intinya adalah, pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/3).
Pramono mengatakan, pendampingan yang dimintanya ke KPK dimulai dari proyek direncanakan. Dia tidak mau korupsi terjadi di Jakarta, sepanjang eranya menjabat.
“Mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, kemudian hal yang berkaitan dengan barang milik daerah,” ucap Pramono.
Pramono juga meminta KPK memberikan wejangan untuk memperbaiki skor monitoring centre for prevention (MCP) Jakarta. Menurutnya, ada sejumlah saran yang telah diberikan oleh Lembaga Antirasuah.
Pramono tidak memerinci saran yang diberikan KPK. Namun, salah satunya yakni transparansi dalam semua pekerjaan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.
“Saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan, dan untuk itu kami akan membuka diri,” ujar Pramono.
Pramono berjanji akan berbenah selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia bahkan mau memperbaiki sistem lama yang dinilainya kurang efektif memberantas korupsi.
“Beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah,” ucap Pramono.
Pramono berharap ikhtiarnya ke KPK ini bisa membuat DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gubernur Jakarta itu juga berjanji mau bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan kasus rasuah yang masih diusut.
“Termasuk hal-hal yang sudah kita lakukan, misalnya untuk rorotan, kemudian juga untuk hal yang lain-lain, nanti yang besar-besar malah kami ingin ada supervisi khusus dari KPK,” tutur Pramono.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa menyambut baik permintaan Pramono. Dia memastikan pihaknya siap berkolaborasi untuk memastikan korupsi tidak terjadi di Jakarta.
“Pimpinan KPK menyambut baik apa yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Dan juga tadi harapan ke depan dari pimpinan KPK, sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan tetap terus berjalan,” tutur Cahya. (Can/P-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelusuri dugaan praktik korupsi pada layanan katering dalam penyelenggaraan ibadah haji.
KPK sudah menyita beberapa bukti dari sejumlah lokasi, terkait kasus ini. Sebagian berupa dokumen, alat elektronik, sampai aset terkait perkara.
Noel sudah mengetahui pemerasan dikoordinir oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Asep menjelaskan, tiga rekening itu dijadikan nominee untuk menyamarkan aliran dana. Salah satu pemilik tabungan merupakan saudara Irvian.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Immanuel Ebenezer, saat menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengakui menerima satu unit sepeda motor.
KPK menelusuri dugaan praktik pemerasan dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan sejak sebelum 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved