Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keluarga pejabat turut serta mencegah rasuah di Indonesia. Salah satu caranya dengan menanyakan asal usul pendapatan yang dibawa pulang.
“Sikap terbuka dan kritis ini bisa dimulai dengan bertanya tentang asal-usul pendapatan suami dan bagaimana menggunakannya,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo melalui keterangan tertulis, Senin (24/3).
Ibnu mengatakan, pasangan pejabat harus bawel menanyakan sumber dana untuk mencegah adanya uang korupsi yang masuk ke kantong keluarganya. Imbauan ini penting karena banyak pejabat berlagak hedon di luar kemampuan finansialnya.
Pencecaran asal usul pendapatan juga dinilai bisa menjadi teladan bagi anak. Itu, kata Ibnu, sepeti mendoktrin anak untuk memastikan sikap antikorupsi tertanam sejak dini.
“Selain berani, perempuan juga harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam bersikap. Karenanya, sejak dini biasakan anak untuk tidak mengambil milik orang lain dan selalu bersikap jujur,” ujar Ibnu.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sepakat dengan imbauan KPK. Sebab, istri bisa mencegah pejabat korupsi jika detil mencatatkan pemasukan suaminya.
“Jika ada sesuatu yang tidak wajar, istri harus bertanya dan memastikan suami tidak ditekan untuk melakukan hal di luar kemampuannya. Di sini, saya melihat partisipasi perempuan dalam gerakan antikorupsi sangat penting,” tutur Andi. (Can/P-3)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved