Teror Kepala Babi kepada Tempo, Dosen Pidana Sarankan LPSK Lindungi Cica

TEROR kiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo terus mendapat respons dari berbagai pihak. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Pamulang (Unpam), Halimah Humayrah Tuanaya berpendapat, teror tersebut merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers dan mengancam keselamatan jurnalis.

Kiriman kepala babi ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica) pada Rabu, 19 Maret 2025. Paket tersebut diterima satuan pengamanan kantor Tempo sekitar pukul 16.15 WIB. Cica baru menerima paket pada keesokan harinya, Kamis, 20 Maret 2025 pukul 15.00 WIB.

Baca juga : Desak Pengusutan Teror Kepala Babi, Syahganda: Perbuatan Biadab

Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Selain sebagai wartawan desk politik, di Tempo, Cica juga host siniar Bocor Alus Politik.

Baca juga : Tanggapan Istana soal Teror Kepala Babi Tunjukkan Pemerintah Abai Kebebasan Pers

Halimah Humayrah Tuanaya berpendapat, teror kepala babi tersebut bukan sebatas ditujukan kepada jurnalis Tempo Cica. Teror kepala babi itu merupakan bentuk intimidasi yang nyata ditujukan untuk membungkam kebebasan pers dan mengancam keselamatan jurnalis.

“Cica diteror karena posisinya sebagai wartawan Tempo, dan teror jelas sebagai upaya menghalangi kerja jurnalistik. Oleh karena itu Polisi selain menggunakan Pasal 336 KUHP tentang ancaman pembunuhan, juga harus menggunakan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” Ujar Halimah.

Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halimah berpendapat, bahwa teror yang dialamatkan kepada Cica adalah persoalan serius yang menjadi ancaman kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. “Teror tidak bisa dianggap persoalan sepele. Ini ancaman serius bagi kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara pro aktif melakukan penjangkauan untuk memberikan perlindungan kepada Cica” pungkas Halimah yang pengurus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. (M-1)