Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KERTUA Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Pemerintah menargetkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat pada Juni 2025, sedangkan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K) yang telah lulus seleksi 2024 akan diangkat selambat-lambatnya pada Oktober 2025.
"Pemerintah menggunakan kata 'selambat-lambatnya' setelah menjelaskan secara rinci kepada kami. Ada lebih dari 280 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang meminta penundaan pengangkatan CPNS dan CP3K yang semula dijadwalkan pada April 2025. Permintaan ini diajukan karena mereka masih membutuhkan waktu untuk melakukan berbagai persiapan, termasuk aspek teknis, administrasi, keuangan, serta penggajian," ujar Rifqi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya keseriusan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga saat ini, masih terdapat lebih dari 300 ribu kuota PPPK yang belum diajukan datanya oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Rifqi berharap agar data tersebut dapat segera dikumpulkan dan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK bisa dilaksanakan sebelum Oktober 2025.
"Dengan demikian, seluruh pekerjaan rumah yang berkaitan dengan status tenaga honorer di Indonesia dapat diselesaikan pada tahun ini dengan baik," pungkasnya. (RO/Z-10)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
KETUA Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) Indonesia, Eka Wahyuni meminta tes CASN untuk guru dihentikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved