Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KERTUA Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Pemerintah menargetkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat pada Juni 2025, sedangkan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K) yang telah lulus seleksi 2024 akan diangkat selambat-lambatnya pada Oktober 2025.
"Pemerintah menggunakan kata 'selambat-lambatnya' setelah menjelaskan secara rinci kepada kami. Ada lebih dari 280 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang meminta penundaan pengangkatan CPNS dan CP3K yang semula dijadwalkan pada April 2025. Permintaan ini diajukan karena mereka masih membutuhkan waktu untuk melakukan berbagai persiapan, termasuk aspek teknis, administrasi, keuangan, serta penggajian," ujar Rifqi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya keseriusan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga saat ini, masih terdapat lebih dari 300 ribu kuota PPPK yang belum diajukan datanya oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Rifqi berharap agar data tersebut dapat segera dikumpulkan dan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK bisa dilaksanakan sebelum Oktober 2025.
"Dengan demikian, seluruh pekerjaan rumah yang berkaitan dengan status tenaga honorer di Indonesia dapat diselesaikan pada tahun ini dengan baik," pungkasnya. (RO/Z-10)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
KETUA Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) Indonesia, Eka Wahyuni meminta tes CASN untuk guru dihentikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved