Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KERTUA Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Pemerintah menargetkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat pada Juni 2025, sedangkan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K) yang telah lulus seleksi 2024 akan diangkat selambat-lambatnya pada Oktober 2025.
"Pemerintah menggunakan kata 'selambat-lambatnya' setelah menjelaskan secara rinci kepada kami. Ada lebih dari 280 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang meminta penundaan pengangkatan CPNS dan CP3K yang semula dijadwalkan pada April 2025. Permintaan ini diajukan karena mereka masih membutuhkan waktu untuk melakukan berbagai persiapan, termasuk aspek teknis, administrasi, keuangan, serta penggajian," ujar Rifqi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya keseriusan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga saat ini, masih terdapat lebih dari 300 ribu kuota PPPK yang belum diajukan datanya oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Rifqi berharap agar data tersebut dapat segera dikumpulkan dan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK bisa dilaksanakan sebelum Oktober 2025.
"Dengan demikian, seluruh pekerjaan rumah yang berkaitan dengan status tenaga honorer di Indonesia dapat diselesaikan pada tahun ini dengan baik," pungkasnya. (RO/Z-10)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) Indonesia, Eka Wahyuni meminta tes CASN untuk guru dihentikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved