Soroti Masalah Pertamax Oplosan, Komisi VI DPR RI Minta Pertamina Ganti Kerugian Konsumen

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyoroti permasalahan terkait penemuan Pertamax oplosan yang melibatkan PT Pertamina dan sub-holdingnya. Mufti Anam menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh pihak Pertamina tidak cukup untuk menutupi dampak yang dirasakan oleh konsumen.

"Heboh Pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk mengganti kerugian mereka?" ujar Mufti Anam dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina dan Sub-holdingnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

Lebih lanjut, Mufti Anam menekankan bahwa konsumen membeli bahan bakar bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk keperluan sehari-hari, seperti berkendara dari rumah ke kantor.

Baca juga : Asep Wahyuwijaya: Maaf Saja tak Cukup, Harus Ada Pembenahan Total di Pertamina!

"Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida," tambahnya.

Legislator Dapil Jawa Timur II ini juga mengusulkan agar Pertamina memanfaatkan aplikasi My Pertamina untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terdampak oleh masalah oplosan tersebut.

"Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina mereka ganti kasih Pertamax secara gratis selama setahun, misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu atau sebulan. Atau apa yang bisa bapak lakukan yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat," ujarnya.

Mufti Anam berharap agar langkah-langkah konkret segera diambil oleh Pertamina guna menjaga kepercayaan publik dan mengembalikan integritas perusahaan pelat merah tersebut di mata masyarakat. Dalam kesempatan itu, perwakilan Pertamina juga diminta untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. (Adv)