Inilah Tanggapan Istana Soal Dugaan Penyunatan Anggaran MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi fraud dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Sejumlah kecurangan masuk ke telinga Lembaga Antirasuah, salah satunya pemotongan harga. 

Merespons itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mempertanyakan di mana lokasi temuan KPK tersebut. "Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi,” tegas Hasan kepada Media Indonesia, hari ini.

“Kemaren itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi,” tambahnya. 

Hasan menuturkan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berjanji akan mengecek langsung ke lapangan. Tetapi, kata Hasan, laporan ke KPK tersebut tetap harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis itu dilakukan.

Hasan menjelaskan bahwa harga bahan makanan MBG itu bersifat actual cost.  “Rata-rata di indonesia barat memang nilainya Rp10 ribu. Tapi di kepulauan Mentawai nilainya Rp14 ribu,” ujarnya.

Baca juga : Penyelewengan MBG, KPK: Ada Eksklusivitas Penentuan SPPG

Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD di Jawa dan Sumatra nilainya rentang Rp7-9 ribu. Hal itu karena para siswa diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya Papua  nilainya bisa mencapai Rp41.000. 

“BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten kota. Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Hasan. 

Sebelumnya, KPK mengendus potensi penyunatan dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya ialah modus pengurangan makanan yang dibagikan.

"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, kemarin. 

Setyo mengatakan pemotongan bukan terjadi di daerah. "Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," ucap Setyo.

Selain pemotongan harga, KPK juga mengendus adanya kecurangan dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ada sejumlah tempat yang mendapatkan perlakuan khusus. Setyo menyebut pemilihan eksklusif itu bisa menjadi celah korupsi dalam proyek makan bergizi gratis itu. 

KPK, lanjut dia, turut menyoroti pemberian susu yang berbeda di tiap daerah. Menurut dia, pemerintah harus menyamakan susu yang akan diberikan untuk anak-anak. 

Setyo menyarankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan transparansi anggaran. Jika tidak, pemotongan dana untuk makanan anak-anak sekolah bakal terus merembet.(Ykb/P-1)