KPK Diminta tak Melupakan Keterlibatan Ganjar dan Agun dalam Kasus Korupsi KTP-E

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya terfokus pada pemberkasan buronan Paulus Tannos dalam kasus dugaan rasuah dalam pengadaan KTP-E. Keterlibatan Politikus PDIP Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar diharap didalami juga.

“Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan,” kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Arnold di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (27/2).

Nama Ganjar dan Agun pernah disebut dalam persidangan kasus ini. Keduanya disebut menerima aliran dana saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

Baca juga : Relawan Pertanyakan Pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK

Namun, hingga kini, keterlibatan kedua orang itu belum diusut KPK. Sementara itu, Lembaga Antirasuah cuma sibuk mengurusi pemulangan Tannos.

“Jika hukum masih dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” ucap Arnold.

Ketegasan KPK dalam kasus ini dinilai penting. Tujuannya juga untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto yang konsisten memberantas korupsi di Indonesia.

Baca juga : Ini Rincian Berkas yang Diserahkan ke Singapura untuk Pulangkan Tannos

“Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal KTP-E harus diselesaikan tanpa pandang bulu,” ujar Arnold.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK telah menyelesaikan pemberkasan ekstradisi Tannos dari Singapura. Salah satunya yakni surat permintaan dari Menteri Hukum.

“Seluruh dokumen untuk permintaan ekstradisi antara lain, satu permintaan dari menteri hukum,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025.

Setyo mengatakan, ada juga sertifikat legalisasi untuk memulangkan Tannos. Lalu, ada juga identitas dia sebagai warga negara Indonesia (WNI).

“(Kemudian) resume, peraturan perundang-undangan edisi bahasa Inggris, surat dari Jaksa Agung, dan affidavit,” ujar Setyo. (Can/P-3)