Konflik PDIP dan Pemerintah Perburuk Relasi Pusat dan Daerah

PENGAMAT politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman, menilai krisis politik antara Pemerintah Pusat dan PDI Perjuangan (PDIP) akan berdampak pada relasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai berbagai elemen harus mewaspadai efek domino dari krisis tersebut yang mulai terasa sejak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK. 

“Keputusan KPK dalam penetapan tersangka kasus korupsi yang menyeret elite politik nasional sulit dipisahkan dari pro dan kontra. Apalagi jika bukan dilakukan karena tangkap tangan,” kata Wahid dalam keterangannya, Senin (24/2).

Wahid menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menjadi pemicu utama karena Hasto sebagai Sekjen tidak sekadar menjadi marwah partai setelah Ketua Umum, tapi juga memiliki hubungan psikologis yang kuat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, tak heran bila dampak dari penahanan tersebut akan mengakibatkan krisis yang membuat hubungan pemerintah daerah dan pusat tegang. Terlebih lagi, ada 55 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP. 

Baca juga : Kepala Daerah harus Tunduk pada Presiden, bukan Ketua Umum Partai

Selain itu, Wahid menilai bahwa pada saat ini, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan pendisiplinan perencanaan pembangunan dan program pemerintah. Menurutnya, hal tersebut berpotensi tidak berjalan maksimal karena adanya krisis politik yang dapat mengganggu relasi pemerintah daerah dan pusat.

“Krisis juga berpotensi mengganggu dinamika relasi pusat-daerah, khususnya bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan kuat fiskal terhadap pemerintah pusat (rasio ketergantungan keuangan),” kata pengajar di departemen Ilmu politik dan pemerintahan itu.

“Bagaimanapun ada variabel politik yang berpengaruh kuat terhadap distribusi program pemerintah pusat di daerah,” sambungnya. 

Lebih lanjut, Wahid menekankan bahwa saat ini perlu ada figur dan rencana khusus untuk bisa menjembatani dan mengantisipasi daya rusak dari krisis politik yang terjadi. Menurutnya, perbaikan dinamika hubungan antara Prabowo dan Megawati akan menjadikan harapan untuk bisa mengakhiri krisis.

“Jika tidak segera dimitigasi, berpotensi mengakibatkan disharmoni dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hubungan yang baik antara Bu Mega dan Presiden Prabowo menjadi salah satu variabel harapan berakhirnya krisis ini,” pungkasnya. (E-3)