Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan akan menghadiri Kongres VI DPP Partai Demorkat di Jakarta, Senin-Selasa (24-25/2). AHY mengaku telah menerima informasi Presiden Prabowo akan hadir dalam agenda lima tahunan partai itu.
"Insyaallah Bapak Presiden, Prabowo Subianto, kami sudah aturkan undangan. Saya mendapat kabar beliau akan hadir pada saat penutupan," kata AHY saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (23/2).
AHY menyebut selain Presiden Prabowo, pihaknya juga mengundang seluruh ketua umum partai koalisi dan rekannya di Kabinet Merah Putih.
"Juga tentunya para Ketua Umum Partai Politik sahabat dan kolega saya di kabinet," katanya.
AHY berharap Kongres Partai Demokrat nantinya akan menjadi momentum untuk memperkuat Koalisi Indonesia Maju Plus.
"Dengan demikian harapannya ini menjadi kebersamaan, koalisi Indonesia Maju Yang selalu dibangun atas rasa saling menghormati, saling menghargai dan saling memberikan support satu sama lain. Mudah-mudahan ini juga terus bisa kita jaga dalam perjalanan yang terdepan," tukasnya. (Faj/P-3)
AHY mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, para Ketua DPD ingin dirinya kembali maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved