Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI merespons isu soal organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Masyarakat diminta mewaspadai tindakan radikalisme di mana pun berada.
"Kepolisian dengan lembaga terkait lainnya mewaspadai tindakan-tindakan radikalisme yang ada di masyarakat. Maka dari itu, masih ada ataupun tidak ada itu (HTI) menjadi warning untuk ke kita semua," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).
Sandi mengatakan masyarakat perlu mewaspadai keberadaan HTI, agar tidak menjadi rangkaian-rangkaian radikalisme. Di samping itu, Sandi menyebut Korps Bhayangkara menggandeng Lembaga Masyarakat untuk mewaspadai bersama tindakan-tindakan radikal.
"Bahwa NKRI adalah harga mati dan menjadi tugas kita semua untuk menjadi kebersamaan bangsa ini yang sangat moderat dan menjaga moderasi beragama di Indonesia," ujar jenderal polisi bintang dua itu.
Terakhir, ia menekankan keberagaman harus dijaga bersama. Dengan kebersamaan diharapkan bisa menjaga toleransi umat beragama di Indonesia.
Sebelumnya, aksi massa berupa pawai yang berlangsung di setidaknya 22 kota pada Minggu, 2 Februari 2025 ramai diperbincangkan. Aksi itu diduga dilakukan oleh kelompok terlarang, HTI.
Terlebih, ada pula aktivitas pengibaran bendera HTI di Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang. Mereka juga menyebarkan buletin-buletin yang berisi ajakan menegakkan negara Islam dengan sistem khilafah. (Yon/I-2)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved