Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SKOR Indeks Persepsi Korupsi (IPK atau CPI) Indonesia meningkat menjadi 37 dan menduduki posisi ke 99. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersyukur dengan capaian itu.
“Ya terhadap skor CPI yang meningkat, terlepas mungkin ada beberapa anggapan ini tidak cukup signifikan ya, untuk kita berbangga diri. Saya pikir ini patut kita syukuri,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (11/2).
KPK berharap peningkatan ini bisa terus dipertahankan. Semua pihak diharap menjaga capaian baik ini, ke depannya.
“Dan harapannya ke depan ini bisa menjadi momentum yang baik untuk semua indikator yang ada di CPI ini bisa ditingkatkan kembali,” ucap Tessa.
KPK juga meminta semua pihak menjaga program Presiden Prabowo Subianto agar tidak dikorupsi. Jika tindakan kotor itu tidak terjadi, bukan cuma IPK Indonesia yang meningkat, tapi juga kemajuan bangsa.
“Yang mana nanti pada akhirnya harapan kita bisa kembali meningkatkan indeks persepsi korupsi ini lebih besar lagi peningkatannya ke depan,” ujar Tessa.
Transparency International (TI) kembali merilis Corruption Perception Index atau IPK tahunan yang mengukur risiko korupsi sektor publik dan politik di suatu negara. Indeks dirilis dengan skala 0 (korupsi tertinggi) sampai 100 (korupsi terendah).
Berdasarkan IPK 2024 yang dirilis TI, Indonesia menempati urutan 99 dengan skor 37. Indonesia berada di urutan yang sama dengan Argentina, Ethiopia, Lesotho, dan Maroko.
Torehan tahun ini meningkat 3 skor dibanding tahun lalu. Tahun lalu, TII mencatat IPK Indonesia 2023 dengan skor 34 dan menempati urutan 115 dari 180 negara yang disurvei. (Can/I-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.
Ia menilai fokus kebijakan keuangan negara selama ini lebih diarahkan pada pencapaian target penerimaan, bukan pada penguatan integritas dan transparansi.
Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.
Praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan di daerah tumbuh subur karena sistem pengelolaan keuangan, pengadaan barang, dan manajemen ASN belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
pesan Presiden soal kriminalisasi sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved