Berita Terbaru Pemberantasan Korupsi Hari Ini

Prabowo: Kelompok Garong Selalu Ingin Bikin Kerusuhan di Indonesia

PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.

Prabowo Intensifkan Dialog Strategis dengan Tokoh Nasional, Bahas Korupsi hingga Pemilu

Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.

Pengamat: KPK Terlalu Bertumpu pada OTT, Gagal Menyentuh Kasus Besar

Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.

ICW Nilai Kinerja KPK Belum Maksimal, Alat Canggih tak Jamin OTT Efektif

Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.

OTT Kepala Daerah Berulang, ICW Sebut Parpol Gagal Cegah Korupsi

Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.

Komisi III DPR RI Mulai Bahas RUU Perampasan Aset

Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.

Pembenahan Pajak Dinilai Gagal Sentuh Akar Masalah

Ia menilai fokus kebijakan keuangan negara selama ini lebih diarahkan pada pencapaian target penerimaan, bukan pada penguatan integritas dan transparansi.

Pemberantasan Korupsi Melemah, ICW Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.

Korupsi Kepala Daerah Masalah Sistemik

Praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan di daerah tumbuh subur karena sistem pengelolaan keuangan, pengadaan barang, dan manajemen ASN belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

ICW: Pemberantasan Korupsi Stagnan, Terlalu Fokus pada Penindakan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.

Komjak: Arahan Presiden soal Jangan Cari Kesalahan Jadi Kritik untuk Berbenah

pesan Presiden soal kriminalisasi sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum. 

Pakar: Pernyataan Presiden soal Kriminalisasi Hukum Rakyat Kecil Jangan hanya Gimik

pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum tidak mengkriminalisasi rakyat kecil, baru sebatas retorika politik tanpa langkah konkret 

Prabowo Tegas, Korupsi Sumber Daya Alam bak Subversi Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mengecam keras korupsi sumber daya alam, menyebutnya sebagai subversi ekonomi.

Survei: 78,3% Masyarakat Puas dengan Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

SURVEI Poltracking Indonesia menunjukkan 78,1% masyarakat atau responden puas dengan kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ahli Hukum di Sidang MK Sebut Pasal 21 UU Tipikor Kabur, Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan

Ia menegaskan bahwa rumusan Pasal 21 menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Hakim MK Ingatkan Gugatan Hasto soal UU Tipikor Jangan Jadi Celah Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Menurut Daniel, pasal tersebut harus dipahami secara hati-hati agar tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Abolisi dan Pemurnian Agenda Pemberantasan Korupsi

Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden kepada Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto memantik perbincangan mengenai batasan penggunaan hak prerogatif kasus-kasus korupsi.

Yusril Persilakan DPR Ubah Draf RUU Perampasan Aset

Yusril meminta seluruh pihak untuk tidak ragu kepada pemerintah. Apabila DPR sudah siap, Presiden akan menunjuk menteri yang akan mewakili dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

PSI NTT Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perkuat Pemberantasan Korupsi

DPW PSI Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi publik bertajuk RUU Perampasan Aset.

DPR Diminta Segera Tetapkan Jadwal RUU Perampasan Aset

PENGAMAT politik Ray Rangkuti menegaskan, keseriusan pemerintah dan DPR dalam menepati janji memberantas korupsi dapat dilihat dari langkah cepat membahas RUU Perampasan Aset.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia