Pakar UGM Soroti Lemahnya Checks and Balances di 100 Hari Prabowo-Gibran

KINERJA 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, yang jatuh 28 Januari 2025, masih jadi sorotan publik. Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Hendry Noor Julian menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang hukum, penguatan demokrasi dan ketatanegaraan.

Ia menilai sistem checks and balances di bidang hukum, di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gribran, masih lemah. Hendry mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyebutkan, kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya. Ia merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Baca juga : Survei KedaiKOPI Sebut 72.5 Persen Responden Puas 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” jelas Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Baca juga : Index Politica: 87% Publik Puas dengan Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritikan dan kecaman. Menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” tuturnya. 

Baca juga : 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Sejumlah Tokoh Kumpul Ingatkan soal Demokrasi

Di kesempatan yang sama, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati menilai, janji-janji dalam Asta Cita Prabowo atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo masih belum terealisasi secara konkret. Doktor bidang politik itu menyebut beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi.

Baca juga : 100 Hari Pemerintahan, Pertamina Berkontribusi Besar Dukung Swasembada Energi

“Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Mada. 

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas. “Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” urainya. 

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikuliti oleh ekonom UGM, Yudistira Hendra Permana. Dirinya menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian.

“Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” ungkapnya.

Yudistira turut menanggapi soal kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai dampak dari defisit fiskal yang semakin membesar serta kebijakan yang kurang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi 8%, juga dinilainya, terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menghadapi tekanan deflasi.

“Capaian 8% dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” tutup doktor bidang ekonomi itu. (M-1)