Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
UNTUK mendorong percepatan terwujudnya ketahanan pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan segala kemampuan di Kabinet Merah Putih (KMP) dengan berbagai inovasi, bahkan melibatkan semua pihak baik masyarakat dan pihak swasta.
Direktur Utama PT Padigital Graha Utama Surya Kurniadi atau Adi mengatakan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga peran serta semua pihak yaitu swasta dan masyarakat.
"Dengan demikian jadi, sinergi pemerintah dengan swasta dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional bisa terwujud, dengan semangat gotong-royong dan Pancasila," kata Adi, melalui keterangannya, Kamis (29/5).
Adi mengatakan dirinya mencoba berkontribusi dalam mendorong ketahanan pangan melalui kerja sama strategis dengan Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara (DPW FBN) DKI Jakarta.
"Selain dengan perangkat desa, kami juga menjalin kemitraan strategis dengan DPW FBN DKI Jakarta. Karena ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan nasional karena pangan adalah kebutuhan dasar yang mendukung stabilitas dan keamanan negara. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan UU No. 3 tahun 2002," katanya.
Adi mengatakan pihaknya juga melakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk melahirkan kader-kader pelaksana lapangan yang handal dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan.
Lebih lanjut, Adi menegaskan bahwa pihaknya akan segera mendeklarasikan program andalan Padigital untuk mewujudkan Asa Cita di bidang Pangan.
"Dalam waktu dekat ini kami akan mendeklarasikan program kami yaitu, 'Gerakan Pangan Bela Negara' dan kami akan bekerja dengan sepenuh hati, berbhakti untuk negeri demi tanah air Indonesia tercinta," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW FBN DKI Jakarta Heri Gunawan Sattar Sattar atau Yusran menerangkan, nota kesepahaman ini mencakup rencana kerja sama dalam beberapa aspek penting, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis digital, pendampingan UMKM binaan FBN, pengembangan ekosistem ekonomi digital berbasis komunitas, serta kampanye nasional literasi digital bela negara.
"Program ini akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang dibagi dalam beberapa regional. Kami akan berupaya mengimplementasikan nota kesepahaman ini dalam tindakan nyata. Hal-hal teknis nanti akan kami diskusikan lebih lanjut dengan asistensi berkelanjutan dari FBN DKI Jakarta," terangnya.
Yusran berharap kegiatan ini bisa menjadi role model kolaborasi nasional, di mana bela negara diwujudkan dalam bentuk ketahanan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan sosial.
Terpisah, Komisaris PT Padigital Graha Utama Arya Wasesa menuturkan kolaborasi antara Padigital dengan FBN ini adalah mewujudkan perintah Presiden Prabowo yaitu swasembada pangan.
"Caranya bagaimana, caranya diniatkan hatinya kedua belah pihak adalah bekerja sepenuh hati berbakti untuk negeri," tuturnya.
Menurut Arya, dalam waktu dekat akan ada deklarasi Gerakan Pangan Bela Negara sebagai bukti nyata peran serta Padigital mewujudkan ketahanan pangan nasional. (H-3)
KETUA Umum Garuda Asta Cita Nusantara M Burhanuddin menyebut hadirnya Koperasi Merah Putih akan menjadi momentum kebangkitan koperasi di Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
AKHMAD Ma’ruf Maulana resmi terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) periode 2025-2029
Dominasi koalisi di parlemen dinilai berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
PROGRAM Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto mesti dikawal. Pasalnya, program tersebut dinilai akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Bupati Mahakam Ulu terpilih Owena Mayang Shari Belawan menegaskan dirinya siap mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam program Gerakan Pangan Murah.
Diduga Langgar Mutu, Pemprov DKI Sebut Beras Subsidi Food Station Sudah Diuji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved