Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai inisiatif Panglima TNI untuk merekrut kelompok penyandang disabilitas sebagai tentara bukan sekadar kebijakan progresif, tetapi juga agenda konstitusional yang sejalan dengan prinsip bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
"Kebijakan Panglima TNI membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari TNI adalah langkah untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya diakui haknya, tetapi juga diberikan ruang untuk berkontribusi nyata," kata Fahmi, Sabtu (1/2).
Dia menjelaskan konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berperan dalam pertahanan negara sesuai dengan kapasitasnya dan negara wajib memfasilitasi partisipasi tersebut.
Kendati demikian, tentu harus dipahami bahwa peran mereka tidak akan berada di medan tempur atau tugas fisik berat. Ia menuturkan mereka akan ditempatkan dalam bidang-bidang non-tempur (konvensional) yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Menurut Fahmi, penyandang disabilitas bisa ditempatkan di berbagai sektor, mulai dari analisis intelijen, pengolahan data siber, hingga peran dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan.
"Mereka juga dapat berkontribusi dalam bidang administrasi, manajemen logistik, serta komunikasi strategis, termasuk dalam produksi konten pertahanan dan hubungan masyarakat," ujarnya.
Implementasi kebijakan ini harus diiringi dengan regulasi yang jelas serta dukungan infrastruktur yang memadai, baik dalam hal aksesibilitas fisik maupun sistem kerja yang inklusif.
Dengan demikian, keterlibatan penyandang disabilitas dalam TNI tidak hanya menjadi wacana simbolis, tetapi benar-benar berkontribusi dalam penguatan pertahanan negara secara efektif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total populasi penduduk.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pihaknya akan membentuk pokja untuk mengevaluasi kebutuhan sehingga bisa merekrut penyandang disabilitas.
Dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Jakarta, Jumat (31/1) siang, dia mengungkapkan hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tugas pokok dan agar masyarakat penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara lewat TNI. (Ant/J-2)
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
PANGDAM I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sahabat.
Perwakilan FPK Kota Sukabumi, Amir Mahmud, mengatakan kegiatan bertujuan menanamkan rasa cinta Tanah Air serta nilai wawasan kebangsaan.
Rencana itu juga dinilai bukan cuma pembagian pengampunan bagi narapidana. Mereka yang mendapatkan amnesti juga bisa berguna bagi masyarakat.
Sejarah mencatat Indonesia memiliki banyak tokoh yang berperan penting dalam upaya membela, mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara.
Kehadiran Komcad bertujuan memperkuat pertahanan Indonesia dengan menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih, disiplin, dan siap mobilisasi saat negara memerlukan.
Tidak hanya terkait dengan aspek militer atau pertahanan semata, bela negara juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved