Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai inisiatif Panglima TNI untuk merekrut kelompok penyandang disabilitas sebagai tentara bukan sekadar kebijakan progresif, tetapi juga agenda konstitusional yang sejalan dengan prinsip bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
"Kebijakan Panglima TNI membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari TNI adalah langkah untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya diakui haknya, tetapi juga diberikan ruang untuk berkontribusi nyata," kata Fahmi, Sabtu (1/2).
Dia menjelaskan konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berperan dalam pertahanan negara sesuai dengan kapasitasnya dan negara wajib memfasilitasi partisipasi tersebut.
Kendati demikian, tentu harus dipahami bahwa peran mereka tidak akan berada di medan tempur atau tugas fisik berat. Ia menuturkan mereka akan ditempatkan dalam bidang-bidang non-tempur (konvensional) yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Menurut Fahmi, penyandang disabilitas bisa ditempatkan di berbagai sektor, mulai dari analisis intelijen, pengolahan data siber, hingga peran dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan.
"Mereka juga dapat berkontribusi dalam bidang administrasi, manajemen logistik, serta komunikasi strategis, termasuk dalam produksi konten pertahanan dan hubungan masyarakat," ujarnya.
Implementasi kebijakan ini harus diiringi dengan regulasi yang jelas serta dukungan infrastruktur yang memadai, baik dalam hal aksesibilitas fisik maupun sistem kerja yang inklusif.
Dengan demikian, keterlibatan penyandang disabilitas dalam TNI tidak hanya menjadi wacana simbolis, tetapi benar-benar berkontribusi dalam penguatan pertahanan negara secara efektif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total populasi penduduk.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pihaknya akan membentuk pokja untuk mengevaluasi kebutuhan sehingga bisa merekrut penyandang disabilitas.
Dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Jakarta, Jumat (31/1) siang, dia mengungkapkan hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tugas pokok dan agar masyarakat penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara lewat TNI. (Ant/J-2)
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Peserta juga mendapatkan pendalaman materi teknis sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa bela negara merupakan hak warga negara. Hal itu diwujudkan dalam upaya pembebasan sandera kelompok Abu Sayyaf di kawasan Filipina.
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, mengatakan, penguatan nilai-nilai moderasi beragama di generasi muda adalah yang yang fundamental.
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Pelatihan ini menyoroti tiga pilar utama kepemimpinan, yaitu purpose, integrity, dan empathy.
Bela negara kini tidak berhenti pada ranah pertahanan, tetapi juga merambah sektor pangan.
Bonus demografi tak otomatis menjadi dividen; ia bisa menjadi liabilitas bila generasi muda terseret polarisasi, scam, radikalisasi, dan apatisme digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved