Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada indikasi korupsi dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) pagar laut di perairan Tangerang. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan tengah memantau perkara tersebut. Sebab, sudah ada instansi yang sedang mengusutnya.
“Ya itu kan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak-pihak tertentu. Nanti dari kami sendiri akan melihat perkembangannya seperti apa,” kata Setyo dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, (23/1).
Selain KPK, Ombudsman RI juga menyampaikan adanya indikasi dugaan korupsi terkait pemberian SHM dan HGB pagar laut. KPK berharap Ombudsman dapat memberikan informasi awal untuk didalami lembaga antirasuah tersebut.
“Mungkin kalau perlu dari Ombudsman bisa menyampaikan ke kami,” ujar Setyo.
Setyo menjelaskan bahwa informasi awal dibutuhkan untuk penindakan. Meskipun demikian, ia menuturkan bahwa KPK tetap mengumpulkan informasi terkait dugaan rasuah pendirian pagar laut.
“Kami belum mendapatkan secara detil informasi tersebut, baru info-info saja,” kata Setyo.
Seperti diberitakan, pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di di perairan Tangerang itu dalam proses pembongkaran oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut (AL). Prosesnya diperkirakan akan berlangsung selama 10 hari. (H-3)
Empat tersangka itu adalah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa.
Terkait apakah Kejagung akan memanggil Kades Kohod, ia mengatakan bahwa Kejagung masih memonitor perkembangan kasus ini.
Nusron Wahid mengaku tidak mengetahui ada atau tidak dugaan suap terhadap pegawai yang dikenakan sanksi terkait kasus pagar laut
Bambang Rukminto meminta agar polisi turut mengusut indikasi pemalsuan izin pendirian pagar laut di perairan Tangerang, Banten, ia menduga ada unsur tindak pidana dalam penerbitan HGB
KPK dinilai perlu mengendus dugaan korupsi dari penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Aduan yang dilayangkan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait SHGB pagar laut adalah sebuah energi dan dukungan kepada pihaknya.
Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa menuntaskan kasus pagar laut.
KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan pengesahan SGM dan HGB area pagar laut Tangerang, Banten ke KPK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved