Menteri Imipas Tegaskan Rencana Pemulangan Hambali Atas Dasar HAM

MENTERI Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut urgensi memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM).

"Pertimbangan hak asasi manusia," jawab Agus singkat saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Meski demikian, Agus mengatakan wacana memulangkan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba, ke Indonesia itu masih didiskusikan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga : Pemerintah tak Berhasil Komunikasi dengan Pentolan JI Hambali

Menurut Agus, pemerintah masih terus mengkaji untuk memulangkan Hambali yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Belum ada keputusan, masih dibahas dengan Pak Menko nanti ya," kata Agus.

Pemerintah tengah mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Baca juga : Pemerintah Ingin Pulangkan Hambali dari Penjara Guantanamo

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," kata Menko Yusril dalam konferensi pers sebelumnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara AS dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

Baca juga : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Luncurkan Program Petugas Imigrasi Pembina Desa untuk Cegah TPPO dan TPPM

"Sampai hari ini (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer AS dan bukan hukum sipil," kata Yusril.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu. (Ant/Z-1)