Kebijakan Kontroversial Trump atas Ikhwanul Muslimin

KEBIJAKAN kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris cukup mengagetkan. Kebijakan tersebut ditandatangani pada Senin (24/11) dan melabeli beberapa cabang organisasi Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Libanon, Yordania, dan Mesir sebagai ‘sarang’ teroris. Tentu kebijakan Trump tersebut memicu konflik dengan jaringan Ikhwanul Muslimin yang tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara Timur Tengah.

Dalam kebijakannya tersebut, Trump memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk menginventarisasi cabang-cabang Ikhwanul Muslimin dalam waktu 45 hari ke depan. Tentu kebijakan ini akan berdampak pada situasi internasional, keamanan internal AS, dan tidak menutup kemungkinan ke depan Trump bakal memberlakukan kebijakan deportasi kepada anggota Ikhwanul Muslimin yang masuk ke negaranya.

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi pan-islamis yang diinisiasi oleh Hassan al-Banna pada tahun 1928. Dalam pandangannya, Banna berupaya menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam di tengah masyarakat Muslim dalam melawan kolonialisme Barat. Sikap ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perjuangan Ikhwanul Muslimin selama ini dalam gerakannya.

Baca juga : Trump Mulai Proses Penetapan Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris Asing

Dalam bukunya (The Muslim Brotherhood: Ideology, History, Descendants, 2022), Joas Wagemakers mengulas secara luas bagaimana jaringan Ikhwanul Muslimin tersebar di beberapa negara Timur Tengah dan menjadi gerakan masif untuk memperjuangkan kepentingan Islam.

Selain itu, gerakan Ikhwanul Muslimin juga menjadi aktor penggerak politik di Mesir. Pada tahun 2011-2012, Ikhwanul Muslimin memenangi mayoritas kursi parlemen dan mengantarkan Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir, meski akhirnya Mursi harus turun dari jabatannya pada tahun 2013 dan Ikhwanul Muslimin pun dilarang oleh pemerintahan Abdel Fattah el-Sisi.

Baca juga : Antisipasi Radikalisme, Pemkab Lamongan Kerjabareng BNPT Libatkan Pesantren

JARINGAN IKWANUL MUSLIMIN

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang memiliki jaringan besar di berbagai negara Timur Tengah. Itu artinya organisasi ini memiliki anggota dan simpatisan yang militan. Dalam hal ini, Ikhwanul Muslimin juga menjadi aktor krusial dalam politik di kawasan Timur Tengah. Bahkan, setelah Ikhwanul Muslimin dilarang dan direpresi oleh pemerintahan Abdel Fattah el-Sisi, mereka justru mencari suaka ke berbagai negara, termasuk Turki, Libanon, Yordania, dan negara Timur Tengah lainnya.

Dalam konteks tersebut, kebijakan Trump melabeli Ikhwanul Muslimin sebagai teroris menjadi sikap represif AS atas Dunia Muslim. Bahkan, jika kebijakan ini berlangsung, maka akan berdampak pada aktivitas komunitas Muslim di berbagai negara, termasuk penyitaan aset dan pengawasan aktivitas keagamaan yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Tentu potensi tersebut menjadi alarm bahaya bagi Dunia Muslim atas kebijakan yang sewenang-wenang oleh Trump.

Sementara itu, kebijakan Trump juga berdampak besar atas persoalan Israel-Palestina. Pasalnya, Israel juga semakin leluasa melakukan tindakan brutal atas Palestina, di mana Hamas memiliki keterkaitan ideologis dengan Ikhwanul Muslimin. Ke depan, konflik Israel-Palestina pun semakin memanas dengan kebijakan Trump yang kontroversial tersebut. Bahkan, Israel semakin diuntungkan dengan kebijakan Trump atas pelabelan Ikhwanul Muslimin sebagai teroris.

MENGUNTUNGKAN ISRAEL

Kebijakan Trump atas Ikhwanul Muslimin sebagai teroris disambut baik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Baginya, keputusan Trump tersebut semakin memperkuat upaya Israel selama ini dalam memusuhi Hamas dan berusaha ‘membersihkan’ jaringan Ikhwanul Muslimin di Palestina. Hal ini juga menguntungkan Israel untuk melakukan berbagai usaha agar mereka mampu menguasai Palestina tanpa ada hambatan.

Jika kebijakan Trump ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penolakan keras, kebrutalan Israel kepada Palestina semakin membesar. Bahkan, babak baru konflik Israel-Palestina semakin memanas. Israel akan terus didukung oleh AS sebagai sekutunya dan Palestina semakin terpuruk dari gempuran aksi kekerasan Israel.

Dalam hal ini, peran krusial Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga dinantikan dalam merespons dan memitigasi terjadinya dampak yang lebih besar akibat kebijakan Trump tersebut. Jika tidak ada respons dan langkah strategis, OKI akan dianggap sebagai organisasi administratif semata, tetapi tidak melakukan upaya dan tindakan apa pun atas persoalan tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sebagai bagian dari anggota OKI juga harus berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif agar kebijakan AS yang selama ini cenderung pro atas Israel dapat ditekan.

Peran Indonesia sebagai negara yang memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif sangat dinantikan dalam menyikapi kebijakan negara-negara adidaya seperti halnya AS atas Dunia Muslim. Karena selama ini Indonesia juga memiliki track record yang baik dalam memediasi dan menjembatani perdamaian negara-negara yang berkonflik. Apalagi, Indonesia juga memiliki hubungan dan kerja sama yang baik dengan AS maupun negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Modal tersebut sangat penting dalam memberikan perspektif politik luar negeri Indonesia dan menentukan sikap yang akan diambil oleh Indonesia dalam menyikapi persoalan-persoalan mutakhir terkait dengan konstelasi politik internasional, terutama menyangkut perdamaian Israel-Palestina.