PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo bukan Barter Status Hukum Hasto

KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden RI Prabowo Subianto bukan sebagai ajang barter status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

“Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto,” ucap Said, Jumat (17/1).

“Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping. Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan,” tambahnya.

Baca juga : Pertemuan Megawati-Prabowo Jangan Sampai Intervensi Kasus Hasto

Penegasan itu, kata Said, diungkapkan Mega agar hukum tegak menjadi panglima. Megawati juga menegaskan letakkan hukum dalam koridor hukum.

Sehingga, Said menilai jangan dimaknai pernyataan Ketum PDIP itu sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Hasto.

“Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” tegasnya.

Baca juga : Ketua KPK Bantah Kabar Hasto Tak Ditahan karena Megawati Telepon Prabowo

Said pun berharap kedua tokoh bangsa ini bisa segera bertemu dalam waktu dekat. Pertemuan keduanya dianggap bisa meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendengung.

“Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres,” tuturnya.

Rencananya, Said mengungkapkan Kongres PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan.

Baca juga : Hasto: Hubungan Megawati dan Prabowo Punya Akar Historis yang Kuat

Selain itu, Said juga menegaskan bahwa tidak masuknya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan juga tidak berarti dimaknai sebagai Partai Oposisi.

“Seperti yang ditegaskan Ibu Mega kepada kami, sistem politik kita tidak mengenal oposisi atau koalisi. Jadi posisi PDI Perjuangan akan tetap berada diluar pemerintahan, dan akan menjadi sahabat yang kontruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.

“Dan saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi,” ujar Said.

Said membeberkan Ketum PDIP itu sudah menegaskan pada saat pidato beliau di HUT 52 Tahun PDIP, bahwa hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.

Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani. (J-2)