Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem yakin pertemuan reguler para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bentuk sinergi. Khususnya dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 100 hari pertama.
"Ya pastilah (untuk soliditas 100 hari pemerintahan), kita kan bagaimana yang namanya partai-partai ini, ini kan semakin solid. Terus juga bisa bersinergi," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12).
Menurut Saan, pertemuan semacam itu diinginkan Prabowo. Semua langkah ini dalam kerangka memperkuat pemerintahan Prabowo.
"Jadi untuk komunikasi dan sebagainya, saling memperkuat lah. Kan semua partai berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungannya terhadap pemerintahan Pak Prabowo," ujar Saan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Desember 2024.
Pantaun Medcom.id, beberapa ketum parpol yang telat tiba ialah Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Keduanya hadir secara bersamaan pada pukul 16.47 WIB.
Kemudian disusul Ketum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Terakhir Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.
Mereka disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya. Selain itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tampak hadir dalam pertemuan tersebut. (Fah/I-2)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved