Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem yakin pertemuan reguler para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bentuk sinergi. Khususnya dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 100 hari pertama.
"Ya pastilah (untuk soliditas 100 hari pemerintahan), kita kan bagaimana yang namanya partai-partai ini, ini kan semakin solid. Terus juga bisa bersinergi," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12).
Menurut Saan, pertemuan semacam itu diinginkan Prabowo. Semua langkah ini dalam kerangka memperkuat pemerintahan Prabowo.
"Jadi untuk komunikasi dan sebagainya, saling memperkuat lah. Kan semua partai berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungannya terhadap pemerintahan Pak Prabowo," ujar Saan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Desember 2024.
Pantaun Medcom.id, beberapa ketum parpol yang telat tiba ialah Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Keduanya hadir secara bersamaan pada pukul 16.47 WIB.
Kemudian disusul Ketum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Terakhir Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.
Mereka disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya. Selain itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tampak hadir dalam pertemuan tersebut. (Fah/I-2)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved