Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PARTAI NasDem yakin pertemuan reguler para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bentuk sinergi. Khususnya dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 100 hari pertama.
"Ya pastilah (untuk soliditas 100 hari pemerintahan), kita kan bagaimana yang namanya partai-partai ini, ini kan semakin solid. Terus juga bisa bersinergi," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12).
Menurut Saan, pertemuan semacam itu diinginkan Prabowo. Semua langkah ini dalam kerangka memperkuat pemerintahan Prabowo.
"Jadi untuk komunikasi dan sebagainya, saling memperkuat lah. Kan semua partai berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungannya terhadap pemerintahan Pak Prabowo," ujar Saan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Desember 2024.
Pantaun Medcom.id, beberapa ketum parpol yang telat tiba ialah Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Keduanya hadir secara bersamaan pada pukul 16.47 WIB.
Kemudian disusul Ketum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Terakhir Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.
Mereka disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya. Selain itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tampak hadir dalam pertemuan tersebut. (Fah/I-2)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved