KPK Jerat Hasto, Langkah Awal untuk Tuntaskan Tumpukan Pekerjaan Rumah

KOMISI Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto tak hanya disangka menerima suap pengurusan pergantian antarwaktu anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, tetapi juga menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan. 

Pengamat politik Efriza mengapresiasi langkah KPK tersebut. "Penetapan Hasto sebagai tersangka layak diapresiasi kerja KPK yang sekarang," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (27/12).

Dia menjabarkan, terdapat delapan pandangan positif dari keputusan KPK dalam mentepakan Hasto sebagai tersangka. 

Baca juga : IPW: Penetapan Hasto sebagai Tersangka Murni Penegakan Hukum

"Pertama, KPK sekarang berusaha menyelesaikan tumpukan PR persoalan kasus hukum yang belum diselesaikan KPK terdahulu," ujar dia. 

Lalu, kedua, KPK periode 2024-2029 memberikan semangat dan antusias di awal kinerjanya bagi masyarakat untuk mendukung kembali lembaga anti rusuah ini.

"Ketiga, KPK yang sekarang sudah bekerja cepat menindak beberapa para koruptor dan kasus-kasusnya yang berhasil dijerat selain Hasto," jelasnya. 

Baca juga : Hasto Tersangka, PDIP : Kasus Suap Harun Masiku Sudah Inkracht, Tidak Ada Bukti Baru

Kemudian, keempat KPK baru berani menindak Hasto dengan menetapkan tersangka. Padahal, Hasto selalu bermain opini publik untuk mencari dukungan kepada dirinya, seolah dia adalah 'korban' dari penguasa Politik. 

"Kelima, KPK berani memproses kasus hukum elite dari PDIP, padahal PDIP selalu merasa sebagai partai bersih yang tak akan tersentuh kasus hukum," tutur Efriza. 

Selanjutnya, keenam, KPK memberikan sinyal tak khawatir dianggap politisasi hukum. Karena alat bukti dan dasar hukumnya kuat, sehingga tak perlu khawatir. 

Baca juga : KPK Telisik Peran Maria Lestari dalam Kasus Suap Harun Masiku dan Hasto

"Ketujuh, KPK berani menindak dan memproses kasus yang diinformasikan ke publik tidak ada kerugian negara tetapi merugikan masyarakat, karena kasus ini adalah bentuk pengabaian demokrasi dari pilihan rakyat terkair kasus proses wakil rakyat terpilih terburuk dilakukan oleh partai," paparnya. 

"Dan ke delapan, KPK berani menunjukkan sikap atas kasus ini, di tengah opini publik kasus ini hanya konflik mantan presiden Jokowi vs Hasto dan PDIP," sambung dia. 

Kendati demikian, Efriza menekankan, PR besar KPK selanjutnya yakni apakah bisa menangkap Harun Masiku yang telah menjadi buronan sejak lama. 

"Hanya saja, permasalahannya tinggal satu tersisa, bisakah KPK menangkap Harun Masiku, agar kasus ini benar-benar terungkap dengan terang-benderang dan KPK tidak dianggap hanya mengejar Hasto semata tetapi sebenarnya tidak serius memproses kasus korupsi ini," imbuhnya. (P-3)