Jokowi Dinilai Bidik Partai Pemberi Jabatan Strategis dan Nihil Resistensi

Realisasi Penyaluran BSU sudah Dekati 85 Persen

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mendekati 85% dari total sekitar 15 juta penerima.

Wapres Gibran Tinjau Penyaluran BSU untuk Pastikan Proses Berjalan Cepat

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Tangerang, Banten, Rabu (16/7).

Presiden Prabowo Tiba di Jakarta seusai Lawatan Dua Pekan, Wapres Gibran Tepuk Tangan

Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (16/7). 

Berkantor di Papua Dinilai Jadi Kesempatan Bagus untuk Gibran

WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus.

Gibran Siap Berkantor di Mana Saja: Bisa di Papua atau IKN 

Gibran menegaskan tidak keberatan berkantor di mana pun, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, jika memang diperlukan.

Beda Pandangan soal Gibran Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Prabowo

Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.

Berharap Hasto Bebas, PDIP Yogyakarta Kumpulkan Uang Receh dan Ucapkan Ikrar

Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.

Momen Hasto Sebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dalam Pleidoinya

Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik. 

Waspadai Intervensi dari Kekuatan Pendukung Korupsi

PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Dituntut 7 Tahun Penjara, PDIP Tegaskan Hasto Masih Sekjen

HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara

Pengamat Nilai Tuntutan Hasto Terlalu Ringan, Hakim Diminta Jatuhkan Vonis Maksimal

Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.

Pengamat Nilai Hasto Bisa Dituntut Maksimal 12 Tahun Penjara

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia