Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan periode 2019-2024 menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik lembaga antirasuah harus tetap ada.
“Kalau OTT itu kan harus ada. Itu salah kaprah. Kenapa ada nama OTT? Sebenernya bukan tertangkap tangan,” papar Tumpak di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
“Operasi tangkap tangan. Bukan tertangkap tangan seperti di KUHAP. Memang itu tidak termasuk dalam pengertian di KUHAP,” tegasnya.
Tumpak meminta pimpinan dan dewas KPK baru bisa lebih independen dan lebih berani melakukan tugasnya.
“Jangan terlalu banyak konflik kepentingan. Taatilah semua aturan-aturan yang ada di KPK,” tandasnya.
Hari ini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Periode 2024-2029.
1. Setyo Budiyanto.
2. Fitroh Rohcahyanto.
3. Ibnu Basuki Widodo.
4. Johanis Tanak.
5. Agus Joko Pramono.
1. Wisnu Baroto.
2. Benny Jozua Mamoto.
3. Gusrizal.
4. Sumpeno.
5. Chisca Mirawati.
(P-5)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
BENDAHARA Partai NasDem, Ahmad Sahroni, membantah kabar operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved