Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan partainya terbuka menerima Presiden Ke-7 RI Joko Widodo kini yang telah dipecat dari PDI Perjuangan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa PPP merupakan partai yang berasal dari kaderisasi.
"PPP itu adalah partai kader, juga partai yang terbuka, (jadi) tidak menutup siapapun yang akan bergabung kepada PPP," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/12) malam.
Menurut Mardiono, seluruh syarat dan mekanisme untuk menjadi kader PPP sudah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Namun, pihaknya tak menutup diri jika tokoh-tokoh bangsa ingin bergabung menjadi bagian dari PPP, termasuk Jokowi.
"Jadi PPP tidak menutup kepada siapa pun rakyat Indonesia, tokoh-tokoh bangsa di Indonesia untuk bergabung dengan PPP," terang Mardiono.
"Tapi tentu harus melalui mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyebut pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi Jokowi jika ingin menjadi kader.
Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum lama ini mengungkap bahwa Jokowi beserta putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobby Nasition, sudah bukan kader PDI Perjuangan lagi. Hubungan Jokowi dan keluarganya dengan PDI Perjuangan mulai renggang saat periode kedua kepemimpinan Jokowi, khususnya menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Ketegangan antara Jokowi dan PDI Perjuangan semakin meningkat saat Putra Sulung Jokowi, Gibran, yang masih kader PDI Perjuangan saat itu, dicalonkan menjadi wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Sementara PDI Perjuangan mengusung calonnya dari partainya sendiri, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (H-3)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved