Pemerintah Harus Bekerja Ekstra dalam Pelaksanaan APBN 2025

KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengelola belanja negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan hal tersebut setelah menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto. 

“Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan, melalui keterangannya, Rabu (11/12).
 
Adapun APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.
 
Puan mengatakan komunikasi dan konsultasi terus dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.
 
“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” ungkap Puan.
 
Lebih lanjut, Puan menyoroti pelaksanaan APBN 2025 yang penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika, mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi. Untuk itu, kata ia, perlu upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 
"Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan," sebut Puan.
 
Puan menilai pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang. Tentunya, kata Puan, hal ini diperkukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
 
“Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
 
Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

"Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” katanya. (Faj/I-2)